Berita Banjarmasin

Pemko Banjarmasin Menangi Gugatan Reklame Bando, Pengusaha Advertising Pikirkan Lakukan Banding

Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan memenangkan gugatan pengusaha periklanan penghentian perpanjang izin reklame bando di PTUN Banjarmasin

Pemko Banjarmasin Menangi Gugatan Reklame Bando, Pengusaha Advertising Pikirkan Lakukan Banding
banjarmasinpost.co.di/achmad rizky abdul gani
Salah satu bandol yang ada di Jalan Pangeran Samudra Banjarmasin Kalsel. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan memenangkan gugatan pengusaha periklanan penghentian perpanjang izin reklame bando di PTUN Banjarmasin sejak April 2019 lalu.

Dalam perkara tersebut PT Wahana Inti Sejati sebagai penggugat dan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadau Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin sebagai tergugat.

Berdasarkan hasil keputusan PTUN Banjarmasin menolak gugatan PT Wahana Inti Sejati dan memenangkan DPMPTSP Kota Banjarmasin sebagai pemenang.

Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin, Lukman Fadlun saat dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id terkait hasil putusan tersebut, di kantor DPRD Kota Banjarmasin, Kamis (7/11/2019) siang tadi pun membenarkannya.

Sedangkan menurutnya salah satu inti pertimbangan majelis hakim untuk memenangkan Pemko Banjarmasin pada sengketa itu, berdasarkan kesimpulan yang ia tarik dari eksepsi tambahan adalah tidak adanya hubungan antara tergugat dengan penggugat.

16 Tersangka Dibekuk Selama Operasi Antik Intan, 1 di Antaranya Terpidana Pengendali Lapas Kotabaru

"Atau dalam hal ini izin reklamenya sudah mati. Sedangkan sejak kapan izin reklame mereka mati, secara teknis itu di DPMPTSP," jelas Lukman.

Kabag Hukum Kota Banjarmasin itu juga menjelaskan memang secara proses, putusan tersebut belum ingkrah. Karena selain pihak penggugat masih bisa melakukan banding, juga pihak PTUN yang memberikan waktu itu selama 14 hari.

" Nah, lain halnya jika selama 14 hari tidak ada upaya banding dari pihak penggugat, baru putusan tersebut disebut ingkrah. Tapi sebaliknya, jika ada baru otomatis kami pun melakukan kontra memori banding," jelasnya.

Terpisah Ketua Asosiasi Pengusaha Periklanan Seluruh Indonesia (APPSI) Kalimantan Selatan, Winardi Sethiono menanggapi terkait putusan sidang atas kisruh tersebut mengaku tidak mengetahuinya.

Ia juga mengklaim justru sampai Kamis (7/11/2019) siang kemarin belum menerima salinan putusan tentang itu, sehingga tidak bisa mengambil langkah konkret ke depannya.

" Justru belum tahu dan salinan putusan pun belum turun. Jika salinan putusan nanti sudah turun, mungkin kami bisa mempelajarinya," jelasnya.

Selegram Banjarmasin Sambut Antusias Harbolnas Banyak Diskon Seru Menggiurkan, Catat Tanggalnya

Namun meskipun demikian, Winardi mengatakan jikalau putusan sidang itu benar dimenangkan oleh Pemko Banjarmasin, tidak menutup kemungkinan pihaknya tentu akan mengambil langkah banding.

Karena bila melihat permasalahan yang ada, pemerintah kota Banjarmasin yang selama ini tidak menerima pembayaran pajak bando dari pihaknya, juga telah melakukan pelanggaran.

" Terutama pelanggaran perda dan perwali," jelasnya.

 (banjarmasinpost.co.id/gha) 

Penulis: Ahmad Rizky Abdul Gani
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved