Berita HST

AMAN HST Latih Kader Petakan Masyarakat Adat, Tujuannya Untuk Ini

PD AMAN HST menggelar pelatihan pemetaan masyarakat adat selama tujuh hari di Desa Datar Batung, Kecamatan Batang Alai Timur

AMAN HST Latih Kader Petakan Masyarakat Adat, Tujuannya Untuk Ini
istimewa/AMAN
Pelatihan pemetaan masyarakat adat di Desa Datar Batung, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Untuk percepatan data dukung Pengakuan Masyarakat Adat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) , PD AMAN HST menggelar pelatihan pemetaan masyarakat adat selama tujuh hari.

Pelaksanaan pelatihan pemetaan ini di Desa Datar Batung, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ketua BPH PD AMAN HST, Rubi, membeberkan  fasilitator dan narasumber pelatihan
Ketua BPH PW AMAN Kalimantan Selatan, ia dan SLPP Kalimantan Selatan.

Sedangkan perserta dari UKP3 Wilayah Kalimantan Selatan, UKP3 Daerah Hulu Sungai Selatan, UKP3 Daerah Balangan, UKP3 Daerah Tanah Bumbu, UKP3 Daerah Kotabaru, dan
UKP3 Daerah Hulu Sungai Tengah.

Warga Jalan Gotong Royong Heboh Bangkui Berkeliaran, Petugas Polsek dan BKSDA pun berjaga

Formasi Kemenag Akhirnya Dibuka, Berlangsung Hingga 29 November

6 Cara Memilih Susu Formula yang Benar untuk Anak dan Tips Menyajikan Susu Formula yang Tepat

Dewan Pengupahan Kalsel Minta Kabupaten Kota Segera Usulkan Besaran UMK

Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan dan memperbanyak kader-kader fasilitator pemetaan partisipatif di AMAN untuk mempercepat gerakan pelayanan pemetaan partisipatif kepada komunitas-komunitas anggota AMAN.

Selain itu, kegiatan tersebut juga untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman UKP3 Pengurus Wilayah dan UKP3 Pengurus Daerah dalam kerja pelayanan pemetaan partisipatif.

Dengan adanya kegiatan ini ia berharap pemerintah daerah dapat mengerakkan Panitia Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Apalagi berdasarkan sudah ada Surat Keputusan Bupati No 140/90/411.43 tentang Pembentukan Panitia Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. SK ini sudah dibuat sejak April lalu. 

"Panitia sesuai SK yang dibuat Bupati saat ini terlihat tidak jalan. Kami ingin kegiatan ini terus berjalan dan terlaksana agar perlindungan terhadap masyarakat adat bisa dilindungi," harapnya.

Apalagi, wacana pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Hulu Sungai Tengah sudah masuk program pembentukan peraturan daerah tahun 2018 lalu. 

Blanko KTP Eletronik Kosong, Daftar CPNS Bisa Pakai Surat Keterangan Sementara

Jelang Akhir Tahun, Daging Ayam Potong dan Telur Ayam Ras Alami Kenaikan Harga

Pink-pink Garap Single Baru, Siapkan Lagu Banjar

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, menurutnya, warga adat menjadi terlindungi. Selain itu, hutan adat dapat terhindar dari pertambangan dan kerusakan.

"Peraturan daerah ini merupakan gaung kami untuk menyelamatkan meratus. Hutan adat, dan warganya harus dilindungi," tegasnya. (banjarmasinpost.co. id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved