SPSI Kalsel Suarakan Penolakan Klaster Ketenagakerjaan dalam Omnibus Law

Sedangkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalsel, Siswansyah nyatakan belum dapat bertindak banyak atas tuntutan para kaum pekerja karena pihaknya juga masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat.

Namun Siswansyah nyatakan berjanji akan jadikan hal yang disampaikan para kaum pekerja sebagai catatan dan masukan bagi Pemerintah Provinsi Kalsel.

"Isu ini memang sudah meluas, tapi kami di Pemda belum ada petunjuk dari Pemerintah Pusat terkait hal ini. Kami dengarkan dan jadi masukan untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat," kata Siswansyah.

(banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody)