Bpost Cetak

Tolak Cabut Hak Politik Romy, Hakim Vonis 2 Tahun Mantan Ketua Umum PPP

Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan

Tolak Cabut Hak Politik Romy, Hakim Vonis 2 Tahun Mantan Ketua Umum PPP
BPost Cetak
BPost Cetak Edisi Selasa (21/1/2020). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (20/1/2020).

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK, yakni 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan.

Adapun Romy merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kementerian Agama ( Kemenag) Jawa Timur.

“Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Romahurmuziy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri saat membaca amar putusan di persidangan.

Menurut hakim hal yang memberatkan adalah perbuatan Romy tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

SKD CPNS 5 Daerah Ini Gabung di Pemprov, Jangan Lupa, Kamis Pengambilan Terakhir Kartu Tes

Edarkan Sabu 50 Kg Per Bulan, Narkoba Said Disuplai dari Malaysia

Hasil Autopsi Lina Ditanyakan ke Rizky Febian, Putra Sulung Sule Beri Reaksi Tak Terduga

Kehamilan Nagita Slavina Disinggung Raffi Ahmad, Ipar Syahnaz & Nisya Ahmad Mantap Bereaksi Begini

Sementara hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, mengembalikan uang yang diterimanya sebesar Rp 250 juta.

Hakim meyakini Romy terbukti menerima suap secara bertahap senilai Rp 255 juta dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Hakim menuturkan, meski Romy mengaku sudah mengembalikan uang Rp 250 juta ke Haris melalui salah satu pengurus PPP Jawa Timur, Norman Zein Nahdi, namun alasan tersebut tidak bisa dibenarkan menurut hukum.

Romy mengaku mengembalikan uang tersebut demi menjaga perasaan Haris Hasanuddin dan mertuanya M Roziki.

“Seharusnya terdakwa berkewajiban untuk melaporkan penerimaan uang tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata hakim.

Meski demikian, lanjut hakim, Norman telah menyerahkan uang tersebut ke KPK sehingga dianggap sebagai faktor yang meringankan bagi Romy.

Namun Majelis Hakim PN Tipikor menolak tuntutan Jaksa KPK untuk mencabut hak politik terhadap Romy. Majelis Hakim berpendapat, pencabutan hak politik dalam perkara korupsi, tak lagi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur persoalan serupa.

Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri dalam penjelasan praputusan terhadap Romi menerangkan, ada putusan MK nomor 56 PUU/XVII/2019. Penjelasan dalam putusan MK tersebut, mengharuskan adanya putusan hukum yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap untuk mencabut hak politik seorang terpidana.

Kehamilan Nagita Slavina Disinggung Raffi Ahmad, Ipar Syahnaz & Nisya Ahmad Mantap Bereaksi Begini

Ditangkap Cabuli 11 Pelajar, Ketua Komunitas Gay Tulungagung Rayu Korbannya di Kedai Kopi

Beraksi Seperti Robin Hood, Spesialis Pembobol ATM Minimarket Santunkan Hasil Curian ke Anak Yatim

Sedangkan, putusan untuk Romi, baru pada tingkat peradilan pertama. Pun dikatakan Hakim Fahzal, hukuman pencabutan hak politik harus dijalankan setelah pidana pokoknya terpenuhi.

“Majelis Hakim sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sehingga, tidak perlu lagi menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, terkait perkara ini (Romi),” terang Hakim Fahzal saat membacakan putusan di PN Tipikor. (kompas.com)

Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved