Berita Kotabaru

Jika 1.162 Honorer di Pemkab Kotabaru Dihapuskan, Dikhawatirkan Berimbas pada Pelayanan Masyarakat

Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencapai kesepakatan. Itu tentang rencana menghapuskan tenaga honorer

Jika 1.162 Honorer di Pemkab Kotabaru Dihapuskan, Dikhawatirkan Berimbas pada Pelayanan Masyarakat
helriansyah
ILUSTRASI - Kantor Pemkab Kotabaru. 

BANJARMASINPOST.CO.ID,KOTABARU -  Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencapai kesepakatan.

Itu tentang rencana menghapuskan tenaga honorer atau jenis-jenis lainnya.

Namun di sisi lain, diperkirakan bakal berdampak besar terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru, Kalsel.

Berdasarkan rencana kebijakan pemerintah pusat itu, seluruh honorer dihapuskan.

Di lingkungan Pemkab Kotabaru, terdapat 1.162 tenaga honorer yang tercatat tahun 2019 di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD). Mereka ini yang bakal kehilangan pekerjaan.

Rasa Otimistis Komisi II DPRD Kalsel Melihat Pelabuhan Pelaihari, Picu Perkembangan Industri Jorong

Wali Kota Banjarbaru Kukuhkan Forum RT/RW

Rayakan HUT ke -39, Loksado Suguhkan Buah Langka, Bupati HSS Pun Disambut Tari Anghanah Meratus

Balasan Sarita Abdul Mukti Saat Jennifer Dunn Pamer Sayang, Eks Faisal Harris Nyinyiri Jedun?

Kepala BKPPD Kotabaru, Minggu Basuki, Rabu (22/1/2020), mengatakan, jumlah honorer di Kotabaru sebanyak 1.162 orang.

"Itu (1.162) data tahun 2019. Yang baru, belum fix. Karena, ada honorer yang tidak diperpanjang dan berhenti," jelasnya.

Terkait rencana penghapuskan honorer tersebut, Minggu Basuki mengaku belum mengetahui. Walau demikian, dirinya akan mengonsultasikan dengan pimpinan.

Sebab, honorer berjumlah 1.162 orang tersebar di seluruh SKPD, bagian dari ujung tombak pelayanan.

Sempat Ditunda Pelantikannya karena Dipenjara, M Haris Fadillah Resmi Jadi Anggota DPRD Tanbu Kalsel

Bukan Rizky Febian, Bayi Mantan Istri Sule, Lina Akhirnya Diserahkan Teddy ke Sosok Ini

Maka dari itu, bisa dipastikan, apabila honorer dihapuskan maka bakal berimbas terhadap pelayanan SKPD ke masyarakat.

"Apalagi yang bertugas di lapangan, kebanyakan mereka honorer," kata Minggu Basuki kepada Banjarmasinpost.co.id. (Banjarmasinpost.co.id/Helriansyah)

Penulis: Herliansyah
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved