Opini Publik

Virus Corona atau Covid-19 dan Opsi Penundaan Pilkada 2020

Di tengah merebaknya virus Corona atau Covid-19, tahapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menuai sorotan. Sabtu (21/3) kemarin

Virus Corona atau Covid-19 dan Opsi Penundaan Pilkada 2020
Kemenkes
Ilustrasi virus corona (COVID-19). Polisi bersikap tegas untuk meredam virus corona di Indonesia. 

Oleh: Ali Rif’an, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Di tengah merebaknya virus Corona atau Covid-19, tahapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menuai sorotan. Sabtu (21/3) kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan surat keputusan bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020. Isi surat keputusan itu ialah menunda tiga tahapan Pilkada 2020, yakni pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi bakal calon perseorangan rekrutmen PPDP, serta pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Sebelumnya, isu ihwal penundaan Pilkada Serentak 2020 terus menggelinding. Komite Pemilih Indonesia (TEPI) misalnya meminta KPU dan Bawaslu agar menunda Pilkada Serentak 2020 hingga tiga bulan. Alasannya, jika mengacu pada tahapan KPU, saat ini masuk tahap verifikasi lapangan untuk calon perseorangan. Dalam verifikasi lapangan, kontak fisik dan tatap muka berpotensi terjadi karena petugas KPU dan Bawaslu akan masuk dari rumah ke rumah. Padahal sesuai himbauan pemerintah, syarat dari pencegahan virus Korona ialah social distancing, yakni menjaga jarak sosial dengan menghindari kontak fisik dan tatap muka.

Sementara itu, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) meminta KPU dan Bawaslu menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 namun penundaan terbatas pada daerah yang terkena penyebaran virus Corona. Adapun Bawaslu merekomendasikan KPU untuk menyusun skenario pemilihan lanjutan dan susulan sebagai antisipasi pandemik Corona. Ini lantaran masa darurat nasional diperpanjang hingga 29 Mei 2020, sehingga memungkinkan akan menimpa masa kampanye.

Tentu saja, keputusan pemerintah untuk menunda (hanya) sejumlah tahapan Pilkada 2020 di tengah merebaknya wabah Covid-19 sangat disayangkan. Pasalnya, penundaan tiga tahapan artinya jadwal pencoblosan masih tetap 23 September 2020. Harusnya penundaan dilakukan secara total agar aktivitas politik—seperti kampanye—para kandidat juga berhenti.

Banjarmasin Post edisi Rabu (25/3/2020).
Banjarmasin Post edisi Rabu (25/3/2020). (Dok Banjarmasinpost.co.id)

Sebab, pengertian klasik soal kampanye--seperti dikatakan Rogers dan Storey (1987)--ialah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak. Artinya bahwa kampanye merupakan pekerjaan yang didentik dengan kerumunan massa.

Dengan kata lain, upaya pemerintah melakukan pencegahan virus Corona melalui kebijakan social distancing--dengan menghimbau masyarakat untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah--terkesan sia-sia apabila kerja-kerja politik seperti kampanye juga masih berlangsung. Apalagi dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya, Pilkada Serentak 2020 merupakan pilkada dengan jumlah daerah terbanyak. Sebanyak 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota akan menghelat kontestasi demokrasi lokal pada 23 September 2020 mendatang. Jumlah ini jauh lebih banyak ketimbang Pilkada Serentak 2018 yang hanya diikuti 171 daerah, Pilkada Serentak 2017 diikuti 101 daerah, dan Pilkada Serentak 2015 diikuti 269 daerah.

Dengan jumlah sebanyak itu—dan hampir merata di setiap provinsi—maka mekanisme kampanye Pilkada 2020 perlu diatur secara khusus. Sebab, tren penyebaran virus Korona di Indonesia terbilang masif. Data 28 Maret 2020 menyebutkan, total pasien positif terinfeksi virus Corona menjadi 579 orang, yang meninggal 49 orang dan yang sembuh 30 orang. Padahal dua orang yang positif terjangkit virus Corona baru dirilis pada 2 Maret 2020 lalu. Artinya, belum genap sebulan pandemik mematikan itu sudah sedemikian masif penyebarannya.

Tidak berlebihan jika sejumlah analisa dan prediksi pun bermunculan ihwal puncak pendemik Korona di Indonesia. Badan Intelijen Nagara (BIN) misalnya memprediksi puncak penyebaran Korona akan berlangsung Mei 2020 mendatang, atau bertepatan dengan bulan puasa Ramadan. Prediksi tersebut berdasarkan permodelan terkait penyebaran dan merujuk data-data terkait Korona yang sudah menular, dimana puncak penyebaran virus akan terjadi pada hari ke 60-80 sejak pertama kali diumumkan.

Prediksi serupa datang dari tim peneliti Institute Teknologi Bandung (ITB). Berdasarkan hasil kajian dan analisis mereka, diperkirakan penyebaran virus Korona bakal berlanjut melewati April 2020 dengan jumlah maksimum mencapai 8.000 kasus. Tentu sejumlah analisa dan prediksi ihwal penyebaran Korona bukanlah bentuk menebar kepanikan ataupun ketakutan. Namun angka-angka tersebut bisa menjadi ancang-ancang bagi pemerintah dan segenap masyarakat untuk melakukan langkah-langkah antisipatif.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved