Ini Kata Camat di Tanahlaut Terkait Surat Stafsus Andi Taufan

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Surat edaran kepada para camat oleh sekretariat kabinet RI terkait kerjasama sebagai relawan desa lawan Covid 19 yang ditandatangani oleh staf khusus Andi Taufan Garuda Putra yang nantinya bekerjasama dengan perusahaan pribadinya PT Amartha Mikro Fintek belum sampai ke camat di Kabupaten Tanahlaut.

Camat Bajuin H Nahrin Fauzi kepada Banjarmasinpost.co.id Rabu (15/4/2020) mengaku, tak ada menerima surat fisik karena surat ditujukan ke daerah Jawa, Sumatera dan Sulawesi.

"Tidak ada arahan di Kalimantan jadi  mungkin tidak ada sampai ke kita," ujarnya.

Memang sebutnya ia mengetahui akan surat tersebut dari internet, namun untuk menerima surat tidak ada.

"Kabarnya ditarik lagi kan suratnya, saya juga baca di internet," tambahnya.

• Polah Staf Khusus Presiden Jokowi Disorot Komisi III DPR RI

• Kisah Siswa Difabel yang Ingin Jadi Staf Khusus Presiden, Prasasthi: Pak Ganjar Begitu Menginspirasi

• Angkie Yudistia, Penyandang Disabilitas Berpengaruh di Indonesia yang Jadi Staf Khusus Presiden

Senada dengan Camat Bajuin, Camat Jorong, Alfan mengatakan juga tak menerima surat fisik. Namun ia mengaku sudah mengetahui surat tersebut dari grup di WhatsApp.

"Saya cuma tahu ada di grup WhatsApp, tapi tidak ada surat fisiknya ditujukan ke Jorong," tambahnya.

Sebelumnya diketahui, Andi Taufan  mengirim surat kepada semua camat di Indonesia dengan menggunakan kop resmi Sekretariat Kabinet RI.

Dalam surat tersebut, Andi memperkenalkan dirinya kepada semua camat di Indonesia selaku Staf Khusus Presiden.

Ada dua hal yang menjadi fokus Andi untuk diperhatikan para camat. Pertama, Amartha akan melakukan edukasi seputar Covid-19.

• Presiden Jokowi Umumkan 7 Staf Khusus dari Kalangan Milenial di Beranda Istana

Petugas lapangan Amartha disebut akan berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat desa soal tahapan penyakit Covid-19 beserta cara-cara penanggulangannya.

Kedua, Amartha juga akan mendata kebutuhan APD di puskesmas atau layanan kesehatan lainnya di desa agar pelaksanaannya berjalan lancar. (banjarmasinpost.co.id/milna sari)