Pasar Ramadhan 1441 H Ditiadakan, Pemkab Tabalong Akan Bantu Pedagang

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Mengingat wabah Covid 19 yang masih berlangsung, Pasar Ramadhan 144 H di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, dipastikan tidak akan ada digelar.

Ini disampaikan Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani, saat diwawancarai setelah memimpin rapat di Pendopo Bersinar Tanjung, , Selasa (21/4/2020).

Menurutnya, hasil dari rapat yang dilakukan telah diputuskan untuk kali ini Pasar Ramadan baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa, ditiadakan.

"Namun sebagai pengganti para pedagang yang biasa berjualan pada saat bulan Ramadan itu, kami persilakan untuk berjualan seperti biasa, tempatnya di muka rumah masing-masing atau di tempat lain. Prinsipnya, tempat dia berjualan itu tidak memungkinkan terjadinya kerumunan," jelas Anang.

Kemudian untuk bisa mengurangi terjadinya kerumunan, pihaknya juga berupaya mencarikan solusi dengan cara pemanfaatan jasa kurir, baik menggunakan ojek atau lainnnya.

• Tidak Ada Pasar Ramadhan, Warga Kabupaten HSS Bisa Beli Secara Online

• Wabah Covid-19 Belum Mereda, Banjar Tiadakan Pasar Ramadan dan Kegiatan ini

• 50 Pedagang Batal Jualan di Pasar Ramadan Pelaihari karena Virus Corona

• Pasar Wadai di HST Ditiadakan, Bupati Siap Fasilitasi Secara Online

• Pemkab Kotabaru Tiadakan Pasar Wadai untuk Mencegah Penyebaran Corona

Nantinya untuk jasa kurir ini akan mendapatkan dukungan dari Pemkab Tabalong berupa pemberian bantuan langsung tunai (BLT).

"Untuk tingkat kabupaten, kami bantu jasa kurir ini Rp 600,000 per bulan, kemudian untuk tingkat kecamatan Rp 500.000, tingkat desa Rp 400.000. Ini adalah BLT yang disiapkan  Pemerintah Kabupaten Tabalong," rincinya.

Selain BLT berupa uang, para tukang ojek ini juga akan diberikan lagi bantuan sembako yang akan diserahkan di minggu pertama Ramadhan dan juga menjelang lebaran.

Selain bantuan terhadap jasa kurir, bantuan juga diberikan kepada pedagang berupa permodalan.

Di tingkat ibukota kabupaten sebesar Rp 1 juta per orang, di ibu kota kecamatan Rp 750.000 dan di desa Rp 500.000.

"Ini tentu akan mengundang keinginan orang untuk berdagang, oleh sebab itu saya sudah memerintahkan camat dan kepala desa untuk mengaturnya sedemikian rupa sehingga orang yang berjualan ini sesuai dengan kondisi desa setempat, kecamatan setempat termasuk di kabupaten," ujarnya. (Banjarmasinpost.co.id/Dony Usman)