Birokrasi Selama Masa Pandemi

Birokrasi digital, standarisasi pelayanan, dan profesionalisme SDM aparatur menjadi strategi jangka pendek dalam menjalankan birokrasi di masa pandemi ini.

Tantangan selanjutnya setelah ketiga strategi jangka pendek ini dijalankan adalah pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan birokrasi yang dikeluarkan.

Jangan sampai terjadi kembali contoh kasus di salah satu Pemda yang mana salah satu warganya mengalami gagap pelayanan publik secara online.

Pada saat itu, salah satu warga tidak mengetahui sejak kasus Covid-19, Pemda menutup pelayanan tatap muka dalam pengurusan pembaharuan kartu keluarga.

Warga tersebut tetap menunggu sampai kemudian ada petugas yang datang menghampirnya dan memberikan informasi bahwa pelayanan tidak dilakukan secara manual lagi, melainkan secara online.

Dengan kasus di atas, maka tantangan tentang pemberian pemahaman kepada masyarakat menjadi hal yang penting dalam membumikan kebijakan publik.

Sebagai aktor birokrasi dan juga sebagai pelayan publik, para ASN harus memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman, sekaligus mengedukasi masyarakat dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab.

Strategi selanjutnya adalah strategi jangka panjang dalam menjalankan roda birokrasi yang efekftif dan menjadikan birokrasi tersebut sebagai garda terdepan dalam sejarah penyelesaian pandemi Covid-19 di Indonesia.

Salah satu kunci suksesnya penanganan Covid-19 di Korsel adalah penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan dengan baik sebelum adanya pandemi tersebut.

Korsel berhasil melakukan penyederhanaan birokrasi dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, sehingga dampaknya adalah pemerintahan menjadi solid.

Kebijakan yang dibuat pusat mampu turun dan dijalankan dengan cepat oleh pemerintah daerah.

Begitupun dengan pelayanan, pelayanan cepat, responsif, dan memuaskan selama masa pandemi menjadikan masyarakat Korsel puas terhadap pemerintahannya.

Penyederhanaan birokrasi harus menjadi agenda penting selanjutnya dalam rangka percepatan pelayanan publik.

Adanya agenda penyederhanaan birokrasi melalui penghilangan beberapa eselon di kepegawaian negeri akan menuai dampak yang siginifikan dalam percepatan pelayanan di birokrasi.

Penyederhanaan birokrasi ini dapat memisahkan sebuah hal yang salah dan lambat dengan sistem yang telah dibangun.