Breaking News:

Berita Kalsel

Soal Lonjakan Tagihan Rekening Listrik, DPRD Kalsel Panggil PLN UIW Kalselteng, Ini Masalahnya

Keluhan lonjakan tagihan rekening listrik pelanggan PLN, menjadi pokok bahasan rapat dengar pendapat PLN UIW Kalselteng dengan Komisi III DPRD Kalsel

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Syaiful Akhyar
banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody
Jajaran Manajemen PLN UIW Kalselteng hadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPRD Provinsi Kalsel 

Politisi Partai Gerindra Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Jihan Hanifa juga meminta PLN UIW Kalselteng mengusulkan kepada PLN pusat untuk memberikan keringanan kepada pelanggan seperti meniadakan denda dan sanksi pemutusan aliran listrik jika terjadi keterlambatan bayar.

"Saya paham penggunaan listrik meningkat karena masyarakat banyak di rumah, tapi kan ini hal yang digaungkan pemerintah sendiri agar masyarakat stay at home dan work from home. Harusnya ada kesesuaian kebijakan untuk memberikan keringanan apalagi di masa sulit sekarang ini," kata Jihan.

Menanggapi hal tersebut, General Manager PLN UIW Kalselteng, Sudirman menegaskan penagihan yang dilakukan PLN hanya didasarkan pada penggunaan listrik oleh masing-masing pelanggan.

"KWh meter disegel, kami tidak bisa merubah KWh meter dari jarak jauh. Sedangkan tarif juga tidak berubah, karena perubahan tarif hanya bisa dilakukan melalui Undang-Undang," kata Sudirman dalam RDP.

Ditambahkan Senior Manager SDM dan Umum PLN UIW Kalselteng, Sari Indah, jika ada tagihan yang diyakini dan dapat dibuktikan pelanggan tidak sesuai dengan penggunaan listrik, maka pihaknya siap menerima komplain dan akan menindaklanjutinya.

Indah juga mengakui memang tidak menutup kemungkinan adanya terjadi kesalahan yang dilakukan petugas di lapangan.

"Kami tidak bisa mengeneralisasi. Tapi kalau ada yang tidak sesuai, kami akan lihat dan tindaklanjuti case by case ID pelanggannya," kata Indah.

PLN UIW Kalselteng juga menurut Indah akan memberikan sanksi kepada petugas jika terbukti melakukan kesalahan pada pencatatan KWh meter pelanggan.

"Karena itu kami meminta maaf atas ketidaknyamanan dalam mekanisme pencatatan ini kepada masyarakat luas. Tapi akan melakukan apapun, termasuk memberikan relaksasi pencicilan lonjakan tagihan dan yang ada kesalahan akan dikoreksi," kata Indah.

Pihaknya juga menyatakan mengapresiasi dan akan menyampaikan usulan DPRD Provinsi Kalsel agar pelanggan diberikan keringanan dengan peniadaan denda serta ancaman pemutusan aliran listrik bagi pelanggan yang telat bayar kepada PLN Pusat.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved