Bupati Batola Hentikan Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan karena Ini

BPJS Kesehatan memberikan kepastian pelayanan kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kartunya aktif.

"Kami tidak bisa mengakomodasi aplikasi itu. Itu dibuat bukan oleh BPJS. Sedangkan menentukan kebijakan, bukan progresi perorangan atau daerah," paparnya.

• Sosok Dibalik Dua Kali Gugatan Kenaikan Iuran BPJS, Yakin Dikabulkan MA Lagi

• Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi, Alasan Utama Pemerintah Demi Operasional Lancar

Atas  perkembangan yang demikian inilah, Bupati Batola Hj Noormiliyani mengambil tindakan berupa memutus kerja sama  dengan BPJS.

"Kami juga tidak menginginkan pemutusan ini terjadi, tetapi sudah sangat menyinggung kemanusiaan. Bahkan ini merupakan kali ketiga, masih saja tidak ada solusi. Ya sudahlah, kita bicara saja," paparnya di dampingi Wakil Bupati Batola, Rahmadian Noor, dan sejumlah pejabat lainnya.

Ia juga menyampaikan pengambilan keputusan ini pun sudah melalui perundingan dan telah mendapat dukungan penuh dari Ketua dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel.

Saat ini, ada sekitar 33.000 warga Kabupaten Baritokuala yang terdaftar BPJS melalui PBI. Untuk sementara, pemkab membantu pelayanan masyarakat dengan menggunakan dana alternatif, seperti Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Adapun memutus kerja sama dengan BPJS, tidak berkaitan dengan ASN yang ada di Batola.

• BPJS Naik, Syaifulah Imbau Peserta BPJS Kelas III Tidak Risau

• Iuran BPJS Naik, Habib Banua : Seharusnya Pemerintah Taat Azas

"Keputusan ini juga menyangkut otonomi daerah dalam menentukan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Sebelum menjalin hubungan kerja sama dengan BPJS, bersama Jamkesda, kami ditangani baik-baik saja," tukas Bupati.

Ia pun meyakinkan, balita Aliqa akan tetap diperjuangkan kesembuhannya dengan kekuatan sendiri untuk pengobatan.

"Kami tinggal menyelesaikan teknis keberangkatan ke Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta," tutup Bupati Noormiliyani.

(Banjarmasinpost.co.id/ Muhammad Tabri)