Breaking News:

Tajuk

Mengawal Netralitas ASN

Salah satu persoalan yang selalu muncul dan terulang di pilkada –termasuk pula pemilu– adalah netralitas aparatur sipil negara (ASN).

BANJARMASINPOST.CO.ID - TAHAPAN pertama kontestasi pilkada serentak sudah berakhir. Para bakal calon sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah masing-masing, untuk kemudian jika memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon kepala daerah pada 23 September 2020 mendatang.
Banyak permasalahan yang muncul di setiap perhelatan pilkada. Beragam dan kompleks. Terlebih pilkada saat ini yang masih dalam suasana pandemi covid-10.
Salah satu persoalan yang selalu muncul dan terulang di pilkada –termasuk pula pemilu– adalah netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Undang Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN memang sudah menegaskan seluruh ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan parpol.  
Pengalaman di banyak daerah memperlihatkan upaya pemanfaatan birokrasi sipil, jamak dilakukan. Terlebih, tidak sedikit aparatur negara ikut serta dalam kontestasi pilkada. 
Besarnya ASN secara kuantitas membuat kelompok ini sebagai incaran para calon untuk mendulang suara dukungan. Jumlah keseluruhan ASN di Indonesia mencapai 4,5 juta orang dengan sekitar 80 persen berada di instansi daerah. 
Bagi para ASN sendiri, netralitas boleh jadi ibarat dua sisi mata pisau. Terlebih ketika atasan atau teman mereka ikut mencalonkan diri dalam pilkada. Bagi ASN yang ingin bersikap netral, mereka akan dihadapkan pada situasi sulitnya melawan “kekuatan” yang hendak memanfaatkan birokrasi demi pemenangan pilkada. 
Sebaliknya, ASN yang memang hendak memihak, mereka akan membuka diri untuk membantu pemanfaatan birokrasi dalam kontestasi.
Tentu ada keinginan yang mereka harapkan, dari kemapanan bekerja hingga mendapatkan posisi atau jabatan yang lebih strategis seusai pilkada. 
Belum lama ini, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyatakan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020 cukup mengkhawatirkan.
Hingga 19 Agustus 2020 lalu saja, sudah tercatat 490 ASN yang dilaporkan melanggar netralitas. Itu baru yang dilaporkan dan tahapan resmi pilkada belum berjalan.  
Berulangnya pelanggaran netralitas ASN tidak terlepas dari kurang tegasnya penegakan aturan.  KASN pun menyebut sanksi terhadap ASN pelanggar dari pejabat pembina kepegawaian (PPK), yakni gubernur, bupati, dan wali kota, masih jauh dari kata tegas. 
Dalam situasi terus terjadinya pelanggaran netralitas ini, bisa dipahami jika kemudian muncul wacana yang bergaung dari gedung DPR. Yakni: cabut hak pilih ASN. Alasannya, pelanggaran terhadap konstitusi negara. 
Undang Undang ASN seakan tidak memiliki kekuatan dan muruah hukum karena pelanggaran netralitas ASN terus terjadi, terus berulang, dan terus kurang tegasnya sanksi yang dijatuhkan.
Pada setiap perhelatan pesta demokrasi, pemanfaatan birokrasi negara terus terjadi secara masif.
Konstitusi bukanlah macan kertas, hanya galak dalam aturan namun melempem di tindakan. Harus terus diingatkan dan diawasi, sejatinya ASN adalah pelayan masyarakat.
Milik semua kelompok. Sudah sepatutnya bersikap netral dan berani bersikap menolak upaya-upaya pemanfaatan birokrasi untuk kepentingan sesaat. (*)
Editor: Syaiful Akhyar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved