Berita HSS
Gela Rakor Hadapi Pilkada 2020, Bupati HSS Meminta Tegakkan Protokol Kesehatan saat Pencoblosan
Protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan ketat dan disiplin saat pelaksanakan pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang
Penulis: Hanani | Editor: Hari Widodo
lihat foto
Editor : Hari Widodo
BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan ketat dan disiplin saat pelaksanakan pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.
Serangkaian protokol akan dijalankan selama tahapannya, termasuk jumlah pemilih di TPS yang nanti diatur jadwal kedatangannya untuk mencegah kerumunan.
Waktu mencoblos, juga diatur jadwalnya agar masyarakat pemilih tak dating berbarengan pada jam yang sama.
“Tujuannya mencegah kerumunan di TPS jika datang serempak. Sekarang PKPU Nomor 13 Tahun 2020 melarang berbagai kegiatan yang menimbulkan kerumunan lebih dari 50 orang,”kata Menkopolhukam Muhammad Mahfud, pada Rapat rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksana Kampanye Pilkada Serentak 2020 secara virtual.
• Jelang Pilkada 2020, Batola Atur Strategi Penegakan Protokol Kesehatan
• DAFTAR Calon Kepala Daerah di Pilkada 2020 yang Positif Covid-19, 3 di Antaranya Meninggal Dunia
Rapat tersebut diikuti Bupati HSS H AChmad Fikry dan Forkopimda HSS.
Disebutkan, pada kampanye yang lalu, alat peraga hanya sekedar kaos atau baliho, pilkada kali ini mendorong paslon turut mendukung pilkada sehat dengan alat peraga kampanye mencegah covid.
Di antaranya, membagikan masker, handsanitizer, alat cuci tangan dengan gambar masing-masing paslon.
Menindaklanjuti Kemenpolhukam tersebut, Bupati HSS Senin (5/10/2020) menggelar rapat Koordinasi dengan beberapa stakeholder di HSS.
Rakor di Aula Rakat Mufakat juga diikuti Forkopimda, Komisi Pemilhan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan beberapa Dinas Terkait, dan semua elemen yang termasuk dalam Satgas Penanganan Covid-19.
Fikry pun meminta penjelaskan KPU dan Bawslu terkait persiapan menghadapi Pilkada.
Bupati ingin memastikan semua anggota Tim Satgas, siap menghadapi pelaksanaan Pilkada dengan tetap mengedepankan penggunaan Protokol Kesehatan di masyarakat.
"Walaupun di HSS tidak terlalu riskan, karena hanya melaksanakan Pilgub/ Wagub, tetap perlu antisipasi dini. Terlebih teknis pelaksanaan tahapan sosialisasi dan kampanye," ungkapnya.
Sementara, Ketua KPU HSS, Nida Guslaili Ramadina menyampaikan, Peraturan KPU terkait Pilkada sudah diperbaharui.
Ada beberapa ketentuan baru, khususnya berkenaan Protokol Kesehatan dalam pelaksanaannya.
• Pilkada Kalsel 2020, Gakkumdu Tunggu Klarifikasi Tuntas Terkait Dugaan Politik Uang di HSU
