Kementerian Perhubungan Coret Anggaran Pemeliharaan Dermaga Feri di Kotabaru, Terungkap Penyebabnya

Padahal untuk bisa menyerap anggaran disediakan Kementerian, intinya Pemerintah Daerah hanya menyiapkan anggaran di APBD untuk melakukan kajian.

"Andainya kemarin disetujui dan ada anggaran Rp 50 juta, bisa kita langsung kerjakan. Kajian kan sudah, cuma tidak boleh karena kajian dibuat teman-teman BPTD. Yang harus membuat konsultan yang ada di Kotabaru atas usulan Dishub. Yang salah sebenarnya Komisi II, karena tidak menyetujui anggaran membuat kajian. Komisi II dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) tidak serius," beber Sugianoor.

"Kunjungan ke BPTD menghabiskan ratusan juga apa hasilnya. Harusnya perjalanan dinas itu kalau dikasihkan untuk kajian kan selesai. Makanya dipercaya, dinas teknis diberi kepercayaan," pungkas Sugian.

BANJARMASINPOST.CO.ID/Helriansyah