Breaking News:

Tajuk

Tajuk - Upah Perlu Dibicarakan

Semestinya pemerintah pusat tidak mengulang apa yang terjadi pada Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Hingga saat ini UU tersebut diprotes banyak

istimewa
bpost hari ini 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kalimantan Selatan telah memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. Nilainya sebesar Rp 2.877.448,59 atau sama dengan UMP 2020. Keputusan yang ditandatangani Pelaksana Gubernur Rudy Resnawan ini sesuai dengan instruksi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Tidak terdengar ada perlawanan sama sekali dari pemprov. 

Memang ada protes dari Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) mengenai instruksi tersebut. Namun protes itu sepertinya tidak didengar oleh pemprov. Makanya setelah UMP 2021 diputuskan, protes kembali diutarakan PBB.

Kaum buruh daerah ini patut iri dengan sejumlah provinsi lain seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Hal ini karena gubernurnya dinilai aspiratif. Mereka tidak tunduk begitu saja dengan instruksi menteri ketenagakerjaan. Mereka bicara dengan buruh dan pengusaha. Hasilnya sebuah keputusan yang dinilai bijaksana. UMP 2021 dinaikkan walau sedikit.

UMP 2021 Jateng naik Rp 56.963,9 menjadi Rp 1.798.979. UMP 2021 Yogyakarta bertambah Rp 60.392 menjadi Rp 1.765.000. Sedang Pemprov Jatim menetapkan UMP 2021 sebesar Rp 1.868.777 atau naik Rp 100 ribu. Jakarta lebih tinggi lagi yakni dari Rp 4.267.349 menjadi Rp 4.416.186,548.

Tak hanya kepada buruh Gubernur Anies Baswedan memberikan keputusan yang bijaksana.

Pemprov Jakarta tidak mewajibkan semua pengusaha menerapkan UMP 2021 tersebut. Pengusaha yang terdampak Covid-19 bisa tetap menerapkan UMP 2020 dengan syarat mengajukan permohonan kepada pemprov.

Memang ada sejumlah pihak menyebut keputusan empat gubernur itu politis karena mereka sedang mencari panggung. Bagi buruh hal tersebut tidak masalah. Justru pemerintah pusat yang bisa dinilai tidak bijaksana karena memaksakan kehendak. Harus disadari antara satu daerah dengan daerah lain pasti memiliki perbedaan. 

Semestinya pemerintah pusat tidak mengulang apa yang terjadi pada Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Hingga saat ini UU tersebut diprotes banyak pihak. Tidak hanya kalangan buruh, tetapi juga masyarakat adat, dosen dan mahasiswa. Sebuah keputusan sebaiknya dibicara. (*)

Editor: M.Risman Noor
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved