Menteri BUMN Tak Ingin Ketergantungan Impor, Vaksin Merah Putih Masih Perlu Waktu

Mantan bos Inter Milan Itu menambahkan, pihaknya berupaya semaksimal mungkin agar distribusi vaksin ini bisa berjalan lancar.

Dalam kesempatan ini juga Erick meminta bantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kementerian lainnya, dan kepala daerah agar proses distribusi vaksin ini bisa berjalan lancar.

“Juga ingin memastikan bahwa setelah sampai provinsi turunannya sampai daerah-daerah terpencil bisa terjadi dengan baik, karena cold chain-nya karena penyimpan pendinginnya harus konsisten 2-8 derajat celsius," ungkap dia.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Penembakan Tak Terjadi Jika Mobil Laskar FPI Tak Menunggu Mobil Polisi

Ia mengatakan, program vaksinasi Covid-19 bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki database pemerintah.

Rencananya, program vaksinasi ini dilakukan dengan sistem satu data. Artinya, jika program vaksinasi ini sukses, data-data tersebut bisa digunakan pemerintah dalam program-program bantuan lainnya.

“Ini kesempatan buat kita sebagai bangsa, kapan lagi kita memperbaiki sistem kita, database kita, yang selama ini terpencar-pencar,” ujar Erick Thohir.

Erick Thohir menambahkan, nantinya data-data penerima vaksin Covid-19 bisa diawasi secara transparan. Dengan begitu, ke depannya akan mempermudah pemerintah dalam pengolahan data.

“Berarti suka tidak suka data akan terkumpul, sangat terbuka, sangat transparan, dan kapan lagi mempunyai satu data secara transparan, sehingga ketika pemerintah melakukan bantuan kepada rakyatnya tepat (sasaran),” kata Erick Thohir.

Baca juga: Komnas HAM Minta Senjata Api Diduga Digunakan Laskar FPI Diusut Kepemilikannya

Pemerintah lewat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menetapkan jenis vaksin yang resmi digunakan untuk program vaksinasi nasional, baik vaksinasi yang dibiayai pemerintah maupun vaksinasi mandiri.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/ 9860/ 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disesase 2019 ( Covid-19).

Seluruh vaksin yang disetujui pemerintah tersebut sudah mendapatkan izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use athorization/EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dikutip dari Antara, Sabtu (9/1/2021), vaksin pertama sekaligus paling besar berasal dari perusahaan farmasi China Sinovac sebanyak 125,5 juta dosis.

Vaksin impor kedua didatangkan dari pabrikan vaksin Amerika Serikat-Kanada Novavax sebesar 50 juta dosis. Ketiga, dari kerja sama multilateral WHO dan Aliansi Vaksin Dunia (Covax-GAVI) sebesar 50 juta dosis.

Keempat, Pemerintah Indonesia juga mengimpor vaksin dari pabrikan Inggris AstraZeneca sebanyak 50 juta dosis; dan kelima, perusahaan farmasi gabungan Jerman dan Amerika Serikat Pfizer BioNTech sebesar 50 juta.

Artikel ini sudah tayang di kompas.com dengan judul erick-thohir-kita-tak-mau-terus-bergantung-vaksin-impor