Breaking News:

Berita HST

Pemkab HST Larang ASN Gunakan LPG  3 Kg, Tepergok Dapat Teguran

Larangan bagi ASN Pemkab HST konsumsi LPG 3 kg karena gas bersubsidi ini hanya untuk warga dengan penghasilan tidak lebih dari Rp 1,5 juta per bulan.

Penulis: Hanani | Editor: Alpri Widianjono
istimewa/Pertamina MOR VI
ILUSTRASI - Gas bersubsidii ini, atau LPG 3 kg, hanya untuk masyarakat miskin. 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, yang tepergok membeli LPG 3 kg bakal mendapat teguran.

Teguran diberikan oleh oleh atasan masing-masing, baik kepala dinas/badan/maupun camat.

Larangan itupun dituangkan dalam surat yang ditandatangani penjabat Sekda HST, Faried Fakhmansyah, atas nama Bupati HST.

Surat tertanggal 3 Maret 2021 tentang Larangan Penggunaan LPG 3 kilogram bagi kalangan pemerintahan dan swasta di Kabupaten HST itu, menurut Sekda, menindaklanjuti surat Gubernur Kalsel tentang hal yang sama.

Baca juga: Narkoba Kalsel, Diduga Pengedar, 16, 81 Gram Sabu Ditemukan di Rumah Sopir di Hantakan HST

Baca juga: Temukan Ilegal Logging di Kawasan Hutan Lindung Meratus HST, Warga Sebut Telah Lapor Aparat

Surat tersebut ditujukan kepada Kepala BUMN, BUMD, dan swasta dengan tembusan Bupati HST dan arsip.

Dalam suratnya, Faried juga merujuk Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan :endistribusian LPG.

Disebutkan, LPG 3 kg hanya untuk rumah tangga atau masyarakat dengan penghasilan tidak lebih dari Rp 1,5 juta per bulan.

Juga, bagi pelaku usaha mikro yang memiliki asset bersih kurang dari Rp 50 juta. “Jika ada karyawan atau ASN yang terpergok pakai tabung LPG, atasan masing-masing agar memberikan teguran,” pinta Faried.

Baca juga: Sidak ke Hutan Lindung Mangkiling Sebelum Banjir HST, Warga Temukan Fakta Illegal Logging di Meratus

Sementara itu, Plt Kabag Perekonomian dan SDA yang juga Kabag Administrasi Pembangunan, Ramadhan, kepada Banjarmasinpost.co.id, Rabu (3/2/2021), menjelaskan, surat tersebut sebagai bentuk sosialisasi larangan PNS/ASN di lingkup Pemkab HST.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved