DPRD Tala Dukung Pemkab Tindak Tegas Penyimpangan Distribusi Elpiji Melon, Begini Harapan Warga

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Dalam waktu dekat Wakil Bupati Tanahlaut (Tala) Abdi Rahman bakal menghadap petinggi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia.

Langkah itu guna memperlancar upaya Pemkab Tala melakukan pengawasan dan penerrtiban distribusi dan HET liquified petroleum gas (LPG) subsidi kemasan 3 kilogram.

Bersama Tim, Abdi akan menghadap ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Jakarta.

Sekadar diketahui, orang nomor dua di Tala ini sekaligus ketua tim pengawasan dan penertiban tata niaga elpiji subsidi tersebut.

Baca juga: Suami Alami Stroke, Perempuan 48 Tahun di Tanahlaut Ini Kini Banting Tulang Jadi Buruh Tani

Baca juga: Sebagian Agen Elpiji Tak Kooperatif, Pemkab Tala Segera Datangi Kementerian ESDM

Langkah tersebut mendapat dukungan penuh DPRD Tala serta kalangan masyarakat.

"Bagus, jatuhi sanksi berat saja kalau ada pihak-pihak yang memainkan elpiji melon untuk masyarakat miskin itu," ucap Suhadi, warga Pelaihari, Minggu (14/3/2021).

Ia mengaku kesal karena selama ini kerap kesulitan mendapatkan elpiji melon.

Selalu kerap habis di pangkalan, sementara harga di pedagang eceran selalu mahal.

Abdi Rahman pun beberapa hari lalu telah melakukan pertemuan dengan petinggi DPRD Tala membahas persoalan yang menyelubungi distribusi elpiji melon tersebut.

Baca juga: Korban Selamat Perahu Tenggelam di Sungai Barito Kalsel Ditangani Pihak Keluarga

Baca juga: Empat Korban Kelotok Tenggelam di Sungai Barito Belum Ditemukan, BPBD Lanjutkan Pencarian Besok

Peran DPRD Tala sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif sangat diharapkan sebagai wujud upaya bersama eksekutif dan legislatif mengatasi persoalan ini.

Ketua Komisi III DPRD Tala H Arkani mengatakan pihaknya mengapresiasi pemerintah daerah dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran yang telah berupaya membuat kebijakan atas tata kelola dan penertiban distribusi elpiji bersubsidi.

"Upaya itu harus dilanjutkan dengan regulasi yang lebih komprehensif, kalau perlu tindak tegas apabila terbukti melanggar," tandasnya.

Senada diutarakan Ketua Komisi I H Abdullah.

Ia menegaskan peran DPRD Tala dan pemerintah daerah berada pada tujuan yang sama dalam melayani masyarakat.

"Pada prinsipnya kami mendukung upaya pemerintah Kabupaten Tala dalam menyelesaikan masalah LPG ini. Kita sama-sama memperjuangkan hak rakyat khususnya rakyat miskin penerima subsidi elpiji 3 kilogram," imbuh Abdullah.

(Banjarmasinpost.co.id/roy)