Breaking News:

THR 2021

Waket MPR Minta THR 2021 PNS Dibayar Penuh, Hidayat Nur Wahid : Realokasikan

Waket MPR Hidayat Nur Wahid meminta Kementerian Keuangan untuk memberikan tunjangan hari raya kepada aparatur sipil negara dan personel TNI/Polisi.

banjarmasinpost.co.id/hanani
PEserta Seleksi CPNS 2019 yang lulus seleksi dan telah diumumkan 30 Oktober 2020 lalu mengikuti pengarahan dari BKD dan Diklat HSS, Selasa (3/11/2020). Pengarahan terkait pengisian daftar riwayat hidup dan dokumen lainnya untuk diupload secara online. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Keputusan pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) untu PNS, TNI dan Polri mendapat tanggapan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

Politisi PKS ini meminta pemerintah melakukan realokasi ke kementerian keuangan agar THR dibayar secara penuh tanpa potongan.

Pertimbangan darinya, wabah Covid-19 masih melanda sehingga konsekuensi pemerintah seharusnya memberikan THR tanpa potongan.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Kementerian Keuangan untuk memberikan tunjangan hari raya kepada aparatur sipil negara dan personel TNI/Polri secara penuh dan tanpa potongan.

Baca juga: Aksi Nekat Pencuri di Lampung, Gali Lubang Bawah Tanah untuk Bobol 5 Toko

Baca juga: Kondisi Mantan Komandan KRI Nanggala-402 Terbaring Lemah, Keluarga Berharap Kembali Sehat

"Kemenkeu harusnya berikan THR full bagi para aparat negara, apalagi dalam kondisi sulit di tengah pandemi," ucap Hidayat, dilansir dari Tribunnews.com, Minggu (2/5/2021).

Hidayat bahkan mengusulkan agar anggaran THR untuk pejabat negara direalokasikan untuk pemenuhan anggaran THR untuk PSN, TNI/Polri.

Upacara kenaikan pangkat personel Polri Periode 1 Januari 2021 dan PNS Polri periode 1 Oktober 2020 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (31/12/2020).
Upacara kenaikan pangkat personel Polri Periode 1 Januari 2021 dan PNS Polri periode 1 Oktober 2020 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (31/12/2020). (BANJARMASINPOST.CO.ID/STANISLAUS SENE)

"Apabila itu karena APBN yang kurang, maka saya usul untuk realokasikan anggaran THR bagi pejabat negara untuk diberikan kepada pemenuhan THR untuk para ASN," ujar politisi PKS ini.

Dia melanjutkan, pemberian THR secara penuh juga merupakan bentuk apresiasi negara atas kinerja aparaturnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di tengah pandemi covid-19.

Data Badan Kepegawaian Negara pada Juni 2020 menunjukkan, setidaknya selama tiga bulan awal pandemi, 838 ASN mengalami positif covid-19 bahkan ada yang hingga meninggal dunia.

Selain itu, pemberian THR secara penuh perlu dilakukan sebagai konsekuensi kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan swasta memberikan THR kepada pegawainya secara penuh dan tanpa dicicil.

Baca juga: Indonesia Terima 500 Ribu Vaksin Sinopharm, Bantuan Uni Emirat Arab Tiba di Jakarta Hari Ini

Halaman
123
Editor: M.Risman Noor
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved