Breaking News:

Pilkada Kalsel 2020

Sidang Lanjutan Sengketa Pilkada Banjarmasin 2020, Ini Bantahan dari KPU dan Petahana

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarmasin membantah semua dalil dan tudingan dalam pelaksanaan PSU yang disampaikan Tim Anandamu

Penulis: Frans Rumbon | Editor: Hari Widodo
Capture Youtube MK RI
Suasana sidang lanjutan sengketa pilkada Banjarmasin 2020. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Berbagai dalil serta tudingan yang disampaikan oleh pasangan calon (paslon) Hj Ananda-Mushaffa Zakir terkait sengketa Pilkada (Pilwali) Banjarmasin 2020 yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) RI dibantah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarmasin.

Bantahan disampaikan oleh KPU Banjarmasin yang notebene selaku termohon, pada saat mengikuti sidang oleh MK RI yang dilaksanakan hari ini Jumat (21/5/2021).

Adapun agenda sidang yang kembali dipimpin oleh hakim yang terdiri atas Aswanto, Daniel Foekh dan Enny Nurbaeningsih ini yakni mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banjarmasin.

Ketua KPU Banjarmasin, Rahmiati Wahdah hadir secara langsung didampingi kuasa hukum yakni Roli Muliadi Adenan.

Baca juga: Sidang Sengketa Pilkada Banjarmasin,Tim AnandaMu Sebut Perekrutan KPPS Tidak Memenuhi Syarat

Baca juga: Pilkada Kalsel 2020, KPU Banjarmasin Bantah Tudingan AnandaMu, Petahana Berikan Sindiran

Beberapa hal pun disampaikan untuk membantah berbagai tudingan dari pemohon yang pada sidang sidang sebelumnya sudah menyampaikan pokok permohonannya.

Salah satu bantahan yang dilakukan dalam sidang saat itu, KPU Banjarmasin dengan tegas menolak tuduhan merekrut anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) lama pada saat dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwali Banjarmasin 2020 yang dilakukan pada Rabu (28/4/2021).

Menurutnya, tuduhan diangkatnya kembali petugas KPPS yang bertugas saat Pilwali Banjarmasin 2020 pada 9 Desember 2020 kemudian ditunjuk lagi pada PSU di tiga kelurahan pada 28 April 2021 lalu sangat mengada-ada.

"Karena nama-nama yang disangkakan sama sekali tidak pernah menjadi ketua atau anggota KPPS sebelumnya," imbuh Roli Muliadi Adenan.

Roli Muliadi Adenan pun juga mengatakan bahwa perekrutan sebanyak 33 anggota KPPS meskipun mengenyam pendidikan maksimal setingkat SMP sederajat tetap sah.

Pasalnya meskipun ada aturan bahwa anggota KPPS minimal berpendidikan SMA sederajat, bisa dikecualikan.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved