Berita Bisnis
Tarik Tunai di ATM Link Kena Biaya Rp 5.000, YLKI: Beban Baru Nasabah di Masa Pandemi
Bank BUMN memungut biaya transaksi tarik tunai dan cek saldo di ATM Link per 1 Juni 2021 mendapatkan kritikan. YLKI hingga DPR sebut jadi beban
lihat foto
Editor : Anjar Wulandari
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kebijakan bank BUMN memungut biaya transaksi tarik tunai dan cek saldo di ATM Link per 1 Juni 2021 mendapatkan kritikan.
Anggota DPR RI dan YLKI menyebut bank-bank pelat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) itu telah menciptakan beban baru ke nasabahnya di tengah pandemi Covid-19.
Seperti diketahui, nanti transaksi cek saldo atau tarik tunai di ATM Link akan dikenakan biaya alias tak lagi gratis.
Melansir informasi di situs resmi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, ada beberapa transaksi yang akan dikenakan biaya.
Baca juga: Per 1 Juni 2021 Transaksi di ATM LINK Kena Biaya, Tarif Cek Saldo Rp 2.500
Baca juga: Isi Saldo ATM Putri Tanjung Dibocorkan pada Boy William, Anak Chairul Tanjung: Sumpah Ini Memalukan
Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad menyikapi keputusan bank Himbara menarik biaya cek saldo, dan tarik tunai bagi nasabahnya yang transaksi di ATM Link mulai 1 Juni 2021.
"Akan memberikan dampak ekonomi biaya tinggi, beban baru nasabah," kata Kamrussamad saat dihubungi, Jumat (21/5/2021).
Oleh sebab itu, politikus Gerindra itu pun berjanji akan menanyakan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator bank di tanah air.
"Kami akan tanyakan ke OJK, apa landasan regulasi dan hukum dari kebijakan tersebut. Apa sudah diperhitungkan beban baru yang akan ditanggung nasabah," paparnya.
Protes keras juga disampaikan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Menurut Ketua YLKI Tulus Abadi, penerapan biaya administrasi ini harus segera ditolak.
Dalam hal ini, menurut Tulus, para konsumen dijadikan 'sapi perah' atau sumber pendapatan di tengah kondisi sulit pandemi Covid-19.
"Harus kita tolak karena itu artinya mau menangnya sendiri, hanya menjadikan biaya admin Bank termasuk cek saldo sebagai sumber pendapatan," jelas Tulus saat dihubungi Tribunnews, Jumat (21/5/2021).
"Ini tidak pantas. Apalagi saat pandemi seperti ini," sambungnya.
"Jadi kita minta agar rencana tersebut dibatalkan. Jangan jadikan konsumen sebagai sapi perah perbankan," pungkas Tulus Abadi.
