DJPb Kalsel Kembangkan Sistem Monitoring Terintegrasi, Begini Manfaat dan Komitmennya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tantangan tata kelola fiskal masih diwarnai dengan persoalan mendasar, antara lain data terfragmentasi, program tumpang tindih, lemahnya monitoring hingga belum kuatnya kaitan belanja dengan outcome pembangunan. 

Beberapa kondisi di atas berimplikasi pada inefisiensi anggaran dan kurang optimalnya pelayanan publik.

Mengatasi kondisi tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan (Kanwil DJPb Kalsel) mengembangkan inovasi berupa Sistem Monitoring Terintegrasi Berbasis Data Analytics. 

Menurut Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, sebelumnya data belanja pemerintah pusat dan daerah tersebar di berbagai sistem, sehingga tumpang tindih program sering terjadi dan pemantauan realisasi belanja sulit dilakukan. 

"Pada gilirannya peran Kanwil DJPb sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor (TREFA) belum berjalan optimal," ujarnya. 

Dijelaskannya, inovasi Sistem Monitoring Terintegrasi Berbasis Data Analytics merupakan gagasan Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, sebagai bagian Proyek Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional I (PKN I) Angkatan 62 Tahun 2025 yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 

"Proyek inovasi ini pun telah mendapat dukungan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel sebagai wujud komitmen bersama memperkuat harmonisasi fiskal," katanya.

Melalui inovasi ini, Kanwil DJPb Kalsel membangun sistem monitoring terintegrasi berbasis data analytics. Sistem ini menggabungkan data belanja pusat dan daerah dalam suatu dashboard interaktif, yang dilengkapi dengan analisis otomatis, early warning system, hingga rekomendasi kebijakan berbasis machine learning. 

"Dengan begitu, pemantauan menjadi lebih transparan, koordinasi fiskal antarinstansi semakin kuat, dan perencanaan anggaran berbasis bukti," katanya.

Menurutnya, pemanfaatan data analytics dalam upaya monitoring harmonisasi fiskal akan dirasakan secara luas berbagai pihak. 

Bagi DJPb, sistem ini memperkuat peran analitik dalam memberikan masukan kebijakan. Bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, inovasi ini mencegah tumpang tindih program dan mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. 

Sementara bagi masyarakat, kehadiran dashboard publik akan memastikan transparansi belanja sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang diterima, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.

Saat ini, inovasi masih berada pada tahap permulaan. Harapannya, mekanisme ini dapat segera memasuki tahap lanjutan sehingga benar-benar menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola anggaran. 

Dengan demikian, optimalisasi data analytics bukan sekadar langkah teknis, tetapi bagian dari transformasi fiskal menuju tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. (Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)