Breaking News:

Pilkada Kalsel 2020

Komisioner KPU Kalsel Siap Hadapi Gugatan Denny Indrayana di Mahkamah Konstitusi

Komisioner KPU Kalsel akan bertolak ke Jakarta untuk mengikuti sidang gugatan PSU yang dilayangkan Denny Indrayana ke Mahkamah Konstitusi.

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/ACHMAD MAUDHODY
ILUSTRASI - Hasil pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sidang perselisihan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Kalsel berdasarkan permohonan Paslon Nomor Urut 2, H Denny Indrayana-H Difriadi (H2D), di Mahkamah Konstitusi (MK), dijadwalkan digelar Rabu (21/7/2021).

Pihak termohon, KPU Kalsel melalui Komisioner Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Nur Zazin, Senin (19/7/2021), mengatakan, pihaknya sedang persiapan akhir menjelang bertolak ke Jakarta mengikuti sidang  di MK. 

"Jadi, besok berangkat ke Jakarta. Hari ini persiapan untuk RT-PCR dan lainnya," kata Zazin.

Terkait persidangan di MK nanti, Zazin mengatakan, KPU Provinsi Kalsel sudah menyiapkan jawaban-jawaban yang diperlukan sesuai gugatan permohonan dari paslon H2D.

Selain dirinya, Zazin mengungkapkan, kemungkinan seluruh komisioner termasuk Ketua KPU Kalsel juga akan bertolak ke Jakarta sehubungan dengan agenda persidangan di MK tersebut. 

Baca juga: Kapolda Kalsel: Tak Ada Pengamanan Khusus Sidang PHPU PSU Pilgub Kalsel Oleh MK

Baca juga: Denny Indrayana Gugat Hasil PSU Pilgub Kalsel 2020 ke MK, KPU Tunda Penetapan

Sementara itu, Cagub Kalsel dari H2D, H Denny Indrayana, melalui video rilis yang diterima Banjarmasinpost.co.id, mengatakan, gugatan yang dilayangkan masih masuk dalam koridor hak konstitusional.

Jalur permohonan gugatan, menurutnya, diambil sebagai langkah menjaga kondusifitas dan keamanan Kalsel tetap terjaga. 

“Kami putuskan ke MK untuk meredam potensi konflik di Banua. Jalur hukum yang ditempuh tentu akan lebih menjaga ketertiban dan keamanan,” kata H Denny. 

Langkah ini pun, kata dia, dipilih untuk memperjuangkan amanah dan suara yang telah diberikan masyarakat Kalsel kepada paslon H2D

“H2D menganggap suara rakyat bukan barang yang diperjualbelikan. Adalah amanat yang harus diperjuangkan. Dan karenanya MK menjadi forum yang wajib untuk dilakukan agar di situlah ditentukan siapa gubernur Kalsel,” imbuhnya. 

komisioner KPU Kalsel divisi penanganan hukum Nur Zazin
Komisioner KPU Kalsel Divisi Penanganan Hukum, Nur Zazin (banjarmasinpost.co.id/milna sari)
Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved