Breaking News:

Berita HST

PTM di HST, Posko PPKM Desa Bisa Ajukan ke Dinas Pendidikan

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) mikro di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tergantung standar pelaksanaan Posko di desa-desa dan kelurahan.

Penulis: Hanani | Editor: Edi Nugroho
Diskominfo HST
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ainur Rafik, bersama Satgas Covid 19 memantau Posko PPKM Mikro di Desa Matang Ginalon Barabai, Senin lalu. 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI- Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) mikro di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tergantung standar pelaksanaan Posko di desa-desa dan kelurahan.

Jika Satgas di tingkat kecamatan menilai Posko PPKM Desa/Kelurahan sudah melaksanakan secara optimal, sekolah sebagai satuan Disdik, bisa mengajukan PTM ke Disdik.

“Tentunya melampirkan surat keterangan dari Satgas Covid Kecamatan yang terdiri Forkopimcam,”kata Plt Kadisdik HST HM ANhar, kepada banjarmasinpost.co.id, Rabu (21/7/2021).

Dijelaskan, berdasarkan surat edaran Bupati HST 16 Juli 2021 ketelitian, kewaspadaan serta keutamaan melindungi Kesehatan masyarakat dengan PPKM mikro dari tingkat desa hingga kelurahan harus dilakukan.

Baca juga: Pemprov Kalsel Belum Tetapkan Pelaksanaan PTM untuk SMA SMK

Baca juga: Kunjungi Pimpinan Pemko Banjarbaru, MKKS SMP MTs Banjarbaru Pertanyakan Kapan PTM

Baca juga: Sempat Tunda PTM Karena Masuk Zona Oranye, Besok Siswa SDN Banua Anyar 9 Mulai Masuk

Baca juga: Lima Guru di SMPN 2 Alalak Terpapar Covid-19, PTM di Kabupaten Batola Tetap Berlanjut

Berdasarkan hasil evaluasi Satgas Covid-19 HST, sebelumnya menyimpulkan kegiatan di Posko PPKM mikro belum berjalan optimal.

Padahal Posko-posko tersebut merupakan ujung tombak dalam memantau penyebaran covid-19 di wilayah masing-masing. Termasuk di satuan dinas Pendidikan, dalam hal ini sekolah-sekolah Paud/TK, SD, SMP.

“Dikaitkan SE Bupati dengan PTM terbatas, jika sudah standar dan zona wilayahnya mengizinkan PTM, pengajuan dari pihak sekolah kami tidak lanjuti,”kata Anhar.

Dijelaskan, untuk Posko PPKM di Kecamatan, akan dinilai Satgas Kabupaten, yang terdiri Forkopimda. Sedangkan Satgas desa/kelurahan standar posko PPKM nya dinilai Forkopimcam.

“Sejak Senin kemarin, sampai sekarang dan beberapa hari kedepan, Satgas Kabupaten telah melakukan pemantauan langsung ke lapangan.

“Hasil pemantauan sementara ada yang sudah memenuhi standar minimal, ada pula yang belum. Contohnya Desa Kayu BAwang, sudah memenuhi standar, sehingga dipersilakan mengajukan PTM ke Disdik,”katanya. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved