Breaking News:

Berita Banjarmasin

MK RI Dijadwalkan Bacakan Putusan Perkara PHPU Pilgub Kalsel Besok, Begini Analisa Pemohon

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadwalkan persidangan dengan agenda pengucapan putusan perkara perselisihan hasil Pilgub Kalsel yang akan dilaksanak

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Edi Nugroho
Youtube Mahkamah Konstitusi RI
Bambang Wijoyanto sebagai Kuasa Hukum Pemohon Paslon Pilgub Kalsel Nomor Urut 2 membacakan pokok permohonan di sidang MK 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadwalkan persidangan dengan agenda pengucapan putusan perkara perselisihan hasil Pilgub Kalsel yang akan dilaksanakan Jumat (30/7/2021).

Hal ini diketahui dari keterangan yang didapatkan Banjarmasinpost.co.id baik dari pihak termohon, pemohon maupun pihak terkait.

Pihak termohon yaitu KPU Provinsi Kalsel melalui Komisioner Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Nur Zazin Kamis (29/7/2201) mengatakan, telah menerima undangan untuk menghadiri sidang.

"Sudah diterima undangannya dijadwalkan Tanggal 30," kata Nur Zazin.

Baca juga: Sidang Perdana PHPU PSU Pilgub Kalsel, Kuasa Hukum H2D Bacakan 7 Dalil Permohonan

Baca juga: Sidang Perkara PHP Pilgub Kalsel Ditunda hingga Jumat

Baca juga: Tim Denny Indrayana Perbanyak Alat Bukti Jelang Sidang MK tentang PSU Pilgub Kalsel

Sedangkan pihak pemohon yaitu Paslon Nomor Urut 2 Pilgub Kalsel, H Denny Indrayana-H Difriadi (H2D) melalui rilis video yang diterima Banjarmasinpost.co.id H Denny bahkan membuat analisa terkait kemungkinan putusan yang akan dibacakan Hakim MK.

Denny mengungkapkan, ada kemungkinan bahwa Hakim MK akan memutuskan untuk tidak melanjutkan persidangan ke tahap pemeriksaan mengacu pada pasal 158 Undang-undang Pilkada Nomor 8 Tahun 2015.

Dimana pada pasal tersebut diatur terkait ambang batas dapat diterimanya suatu perselisihan hasil pemilihan umum yaitu selisih suara sebesar 1,5 persen.

Sedangkan mengacu pada hasil PSU Pilgub Kalsel, selisih perolehan suara sah antara pihak terkait dan pemohon mencapai 39.945 suara atau ekuivalen 2,35 persen.

"Kalau benar di Hari Jumat Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk tidak menerima permohonan dan tidak melanjutkan ke sidang pembuktian, maka itu putusan yang tidak bisa lain selain kita terima," kata Denny.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved