Breaking News:

Pilkada Kalsel 2020

Gugatannya Rontok di MK, Begini Pesan H2D Untuk Masyarakat Kalsel

Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan atas perkara perselisihan hasil PSU Pilgub Kalsel yang dimohonkan oleh Paslon Nomor Urut 2 H Denny I

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Edi Nugroho
KPU Kalsel
Paslon Nomor Urut 2 Pilgub Kalsel, H Denny Indrayana-H Difriadi 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan atas perkara perselisihan hasil PSU Pilgub Kalsel yang dimohonkan oleh Paslon Nomor Urut 2 H Denny Indrayana-H Difriadi (H2D), Jumat (30/7/2021) petang.

Putusannya, Hakim MK tidak melanjutkan perkara ke sidang pemeriksaan dan menguatkan keputusan KPU terkait penghitungan perolehan suara PSU Pilgub Kalsel Bulan Juni lalu.

Keputusan tersebut salah satunya didasarkan atas pertimbangan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait batas syarat selisih hasil perolehan suara pemilihan umum untuk pengajuan permohonan sengketa.

Dimana jika mengacu pada aturan tersebut, Paslon H2D terganjal status kedudukan hukumnya.

Baca juga: BREAKING NEWS : Gugatan Denny Indrayana Ditolak, MK Perintahkan KPU Segera Tetapkan Sahbirin-Muhidin

Baca juga: Terganjal Kedudukan Hukum, MK Tak Lanjutkan Perkara Perselisihan Hasil PSU Pilgub Kalsel

Atas keputusan tersebut, pemohon melalui Juru Bicara Tim Hukum H2D, M Raziv Barokah menyayangkannya.

"Sebagaimana diketahui, MK memutuskan pemeriksaan sengketa PSU Pilgub Kalsel kali ini dilakukan tanpa agenda pembuktian. Padahal agenda tersebut sangat krusial untuk memeriksa saksi-saksi yang mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung kecurangan-kecurangan yang terjadi," kata Raziv kepada Banjarmasinpost.co.id.

"Yang menjadi sangat aneh, MK menyatakan benar adanya keterlibatan birokrasi dan ketidakefektivan Bawaslu Kalsel. Namun hal itu menjadi tidak berarti karena MK menganggap fakta tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Menjadi masalah, bagaimana mungkin MK bisa menilai TSM atau tidak fakta tersebut, tanpa menjalani agenda sidang pembuktian," lanjut Raziv.

Padahal menurut dia, seperti sidang PHPU Pilgub Kalsel sebelumnya, fakta-fakta kecurangan justru terungkap pada agenda sidang pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi hingga MK memerintahkan untuk dilakukan PSU.

Terlepas dari hasil putusan MK, Paslon H2D kata dia menyampaikan permohonan maaf sekaligus terimakasih kepada seluruh relawan, partai pendukung, simpatisan dan masyarakat Kalsel yang telah memilih H2D.

Rangkaian Pilgub Kalsel Tahun 2020 dinilai H2D menjadi catatan sejarah bahwa masyarakat Kalsel telah mampu melakukan perjuangan politik dengan gigih dan penuh integritas. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved