Peluang PPKM Level 4 Jawa-Bali Diperpanjang Lagi Belum Diungkap, Hari Ini Resmi Berakhir

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) level 4 di Jawa-Bali yang diperpanjang hingga 2 Agustus 2021, akan berakhir hari ini.

Masyarakat pun bertanya-tanya, apakah PPKM ini diperpanjang atau tidak.

Sebelumnya PPKM Jawa-Bali diperpanjang sebanyak 2 kali.

PPKM Darurat yang pertama diberlakukan sejak 3-20 Juli 2021.

PPKM Darurat ini diperpanjang mulai 21-25 Juli 2021.

Kemudian, lagi-lagi PPKM Darurat yang berganti nama menjadi PPKM Level 4 diperpanjang 26 Juli - 2 Agustus 2021.

Baca juga: Disdik Banjarbaru Akan Tegur Kepsek yang Nekat Gelar Kegiatan Selama PPKM Level 4

Baca juga: PPKM Level 3 Tanbu, Wisata Pantai Pagatanm Tanbu Pun Ditutup

Nah, hari ini perpanjangan PPKM level 4 Jawa-Bali bakal berakhir.

Berkaca dari catatan kasus covid-19 Indonesia yang masih tinggi, khususnya di wilayah Jawa dan Bali, apakah PPKM level 4 ini akan kembali diperpanjang?

Dilansir dari Tribunnews.com dengan judul PPKM Level 4 Berakhir Hari Ini setelah Sebulan Diberlakukan, Diperpanjang Lagi atau Tidak?

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyatakan PPKM Darurat atau PPKM Level 4 bakal dibuka secara bertahap apabila kasus Covid-19 bakal menurun.

Namun, melihat data angka covid-19 harian di Indonesia sejak 25 Juli hingga 31 Juli 2021 masih terlihat landai tinggi. Angkanya berfluktuasi, namun rata-rata masih di atas 30 ribu kasus per hari.

Bahkan pada 28 Juli tercatat angka tertinggi yakni, 47.791 kasus positif covid-19 per hari.

Lantas, seperti apa data kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir.

Dari sisi penambahan kasus baru, terlihat adanya penurunan kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir.

Meski demikian, angka tambahan kasus baru harian relatif masih tinggi.

Sementara itu, untuk kasus kematian relatif masih stabil tinggi.

Berikut data perkambangan kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir:

Kasus Baru Harian

- 25 Juli: 38.679

- 26 Juli: 28.228

- 27 Juli: 45.203

- 28 Juli: 47.791

- 29 Juli : 43.479

- 30 Juli: 41.168

- 31 Juli: 37.284

Kasus Sembuh Harian

- 25 Juli: 37.640

- 26 Juli: 40.374

- 27 Juli: 47.128

- 28 Juli: 43.856

- 29 Juli : 45.494

- 30 Juli: 44.550

- 31 Juli: 39.372

Baca juga: PPKM Level IV di Banjarmasin, Petugas Gabungan Sambangi THM hingga Salurkan Sembako

Baca juga: PPKM Level IV, Tim Gabungan Langsung Bubarkan Pengunjung Lapangan Murjani

Kasus Kematian Harian

- 25 Juli: 1.266

- 26 Juli: 1.487

- 27 Juli: 2.069

- 28 Juli: 1.824

- 29 Juli : 1.893

- 30 Juli: 1.759

- 31 Juli: 1.808

* Indonesia Disebut Negara Terburuk dalam Menangani Covid-19

Sementara itu, baru-baru ini, Indonesia disebut sebagai negara terburuk di dunia dalam menangani Covid-19.

Bahkan, dikatakan jika Indonesia memasukki peringkat terakhir dalam skor ketahanan terhadap Covid-19.

Seperti dilansir dari Tribunnews.com dengan judul Indonesia Disebut Negara Terburuk dalam Menangani Covid-19, Bagaimana Tanggapan Pemerintah?,

Hal tersebut disebutkan dalam laporan media asing, Bloomberg.

Dari data tersebut, itu artinya Indonesia sebagai negara yang paling buruk dalam menangani Covid-19 di dunia.

Dalam laporan Bloomberg pada Selasa (27/7/2021), Indonesia menempati peringkat ke-53 dari 53 negara di dunia.

Menurut Bloomberg, beberapa indikatornya adalah soal angka kematian akibat Covid-19 yang tinggi.

Tercatat, lebih dari 1.300 orang meninggal setiap harinya.

Sekaligus, rendahnya vaksinasi di Indonesia yaitu 11,9 persen dari total penduduk.

Lantas, bagaimana tanggapan pemerintah terkait laporan ini?

Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, tidak ada jurus jitu untuk menangani Covid-19.

Ia mengatakan, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi seluruh negara di dunia juga sedang berjuang menangani pandemi.

"Kita tahu tidak ada jurus yang jitu untuk menangani Covid-19, semua negara sebenarnya sedang berupaya keras keluar dari situasi ini," kata Nadia, dikutip dari tayangan Youtube tvOne, Sabtu (31/7/2021).

Nadia menyebut dua negara lain, seperti Inggris dan Australia pun masih berkutat menangani pandemi, meski tingkat kepatuhan warganya relatif tinggi.

"Kalau kita lihat, bagaimana Inggris sudah menyelesaikan vaksinasi dan tingkat kepatuhannya relatif lebih baik, tapi mengalami hal yang sama."

"Bahkan di Sydney saya dengar kembali melakukan lockdown, artinya tidak ada satu pun jurus jitu untuk menyelesaikan pandemi ini," ungkapnya.

Nadia mengatakan, hal terpenting yang tengah diupayakan pemerintah adalah mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

Menurutnya, saat ini pemerintah akan lebih mengupayakan terhadap pencegahan agar lonjakan kasus tidak kembali terjadi.

"Yang memang harus diwaspadai adalah supaya kita masih bisa mengatasi kondisi kalau terjadi peningkatan kasus."

"Artinya lebih pada antisipasi dan mitigasi yang sejak awal kita siapkan," jelasnya.

Menurut Nadia, dalam menangani lonjakan kasus, pemerintah telah belajar dari pengalaman lonjakan pada Januari 2021.

Namun, Nadia tak menampik bahwa pemerintah kurang siap dalam menghadapi peningkatan kasus yang jauh lebih tajam hingga 50.000 per hari seperti saat ini.

"Kalau kondisi prediksi yang terjadi saat ini, sebenarnya kita sudah belajar dari gelombang pertama di bulan Januari 2021."

"Tapi kalau peningkatan kasus yang dari segi grafiknya sangat tajam, saya rasa tidak ada satu pun negara yang siap dengan kondisi tersebut," ungkapnya.

Namun, Nadia mengatakan, penerapan PPKM sejak lonjakan kasus terjadi, lambat laun akan berpengaruh baik terhadap penanganan Covid-19 ini.

"Kita sebenarnya dengan melakukan PPKM Darurat dan sudah minggu ketiga PPKM Level 4 ini sudah memberikan penurunan."

"Kalau kita lihat jumlah orang yang dirawat (mengalami penurunan), bukan keterisian tempat perawatan," jelasnya.

Indonesia Disebut Negara Terburuk dalam Menangani Covid-19

Sebelumnya diberitakan, Indonesia dilaporkan sebagai negara yang paling buruk dalam menangani Covid-19.

Hal itu terlihat dari laporan ketahanan terhadap Covid-19 yang dibuat oleh Bloomberg pada 27 Juli 2021.

Dalam laporannya, Indonesia berada di peringkat 53 dari 53 negara yang dianalisis oleh Bloomberg.

Artinya, Indonesia berada di posisi terbawah dengan skor 40,2 dan turun empat peringkat dari laporan sebelumnya.

"Di peringkat terbawah dari 53 ekonomi adalah Indonesia," tulis Bloomberg, dikutip dari Kompas.com.

Ada sejumlah indikator yang digunakan oleh Bloomberg dalam menyusun peringkat ketahanan Covid-19 di 53 negara.

Indikator itu mulai dari kualitas fasilitas kesehatan, cakupan vaksinasi, kematian, proses perjalanan hingga pelonggaran perbatasan.

Skor rendah dalam setiap indikator tersebut menjadikan Indonesia disebut sebagai negara yang paling buruk dalam menangani Covid-19.

Baca juga: PPKM Level IV di Banjarmasin, Petugas Gabungan Sambangi THM hingga Salurkan Sembako

Baca juga: PPKM Level IV, Tim Gabungan Langsung Bubarkan Pengunjung Lapangan Murjani

Bloomberg menyebut tingkat keketatan soal pembatasan wilayah atau lockdown 69.

Nilai ini terbilang lebih baik jika dibandingkan dengan Malaysia yang mendapat 81.

Sementara, kapasitas penerbangan juga terdampak sehingga turun hingga 56,8 persen.

Angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia disebut Bloomberg sangat tinggi yaitu lebih dari 1.300 orang dalam sehari.

Kemudian rendahnya vaksinasi di Indonesia yaitu 11,9 persen dari total penduduk.

"Di mana lebih dari 1.300 orang sekarang meninggal setiap hari dan pasokan suntikan (vaksin) tidak memenuhi kebutuhan populasi yang besar," kata Bloomberg.

Masalah kematian dan minimnya vaksinasi juga dialami oleh negara berperingkat rendah lainnya seperti Bangladesh, Filipina, dan Malaysia.

Namun, Bloomberg menemukan adanya kesenjangan akses vaksinasi antara negara kaya dan miskin di dunia.

Seperti yang dikhawatirkan oleh Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tentang "bencana kegagalan moral" untuk akses vaksinasi Covid-19 bagi setiap orang.

Peringkat ketahanan Covid-19 di 53 negara disusun oleh Bloomberg untuk menggambarkan wilayah yang memiliki penanganan Covid-19 paling efektif meski ada gangguan sosial dan ekonomi.

(Tribunnews.com/Maliana/Daryono, Kompas.com/Wahyuni Sahara)