Breaking News:

Ekonomi dan Bisnis

PHRI Teriak PPKM Level 4 Diperpanjang, Nasib 3.000 Karyawan Perhotelan di Kalsel Digantung

Diperpanjangnya penerapan PPKM level 4, di Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kotabaru semakin berdampak besar terhadap sektor perhotelan

Penulis: Salmah | Editor: Hari Widodo
istimewa
Ilustrasi-Karyawan Hotel tengah membersihkan kamar. Semenjak penerapan PPKM Level 4, banyak karyawan hotel di Kalsel dirumahkan tanpa gaji. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Diperpanjangnya penerapan PPKM level-4, di Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kotabaru,  Hingga kini dari tanggal 7-20 September 2021 makin berdampak besar terhadap kondisi bisnis perhotelan maupun restoran, 

Terlebih masa depan nasib 3.000 lebih karyawan, sangat tergantung sebagai tenaga kerja di dunia usaha perhotelan di Kalsel ini.

Nurul Fahmi SM, Sekretaris BPD, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalsel, PHRI sudah berupaya untuk meminta kebijakan dari pemerintah daerah agar  bisa dikeluarkan kebijakan berpihak kepada pengusaha, agar bisnis perhotelan bisa terap beroprasi. 

"Tapi sampai sekarang belum ada dikeluarkan kebijakan yang kami harapkan," ujar Fahmi.

Baca juga: Jumlah Tamu Merosot 50 Persen, BPD PHRI Kalsel Khawatir Industri Perhotelan Tutup

Baca juga: PPKM Mikro Diperpanjang, Bisnis Perhotelan di Banjarmasin Alami Kerugian Miliaran Rupiah

Baca juga: Virus Corona Pukul Industri Perhotelan Banjarmasin-Banjarbaru, Hunian Turun 50-70 Persen

PHRI hanya minta kepada pemerintah daerah agar dikeluarkan keringanan antara lain, diliburkannya PB1 untuk bulan Juli dan Agustus, diberikan keringanan untuk pembayan PDAM.

Kemudian bisa dibukanya untuk acara pertemuan di hotel dengan kapasitas 25% - 50%, restoran dan cafe dibuka sampai pukul 10 malam dengan kapasitas 50%.

Fahmi menyatakan, permintaan dibukanya resto dan cafe di hotel karena hotel rata-rata punya sertifikat CHSE yang di keluarkan oleh Kemenpar,  tujuannya CHSE adalah untuk menjalankan bisnis ditengah pandemi. 

" Tapi sudah dua bulan. kita tutup. Hotel hanya menerima pendapatan kamar saja," katanya.

Padahal untuk daerah hotel dan resto memberikan PAD yang besar untuk kota Banjarmasin dan Banjarbaru tapi PHRI tidak diperhatikan sepertinya. 

Baca juga: Hunian Masih Rendah, PHRI Kalsel Minta Vaksinasi Covid-19 untuk Karyawan Hotel Dipercepat

Ada 3.000 lebih karyawan yang nasibnya tergantung dari kebijakan pemerintah, gaji karyawan hotel dan resto. Sedangkan PPh 21 setiap bulan harus dibayar. Belum lagi kewajiban bayar iuran BPJS tenaga kerja dan kesehatan.

Sementara permohonan BSU (Bantuan Subsidi Upah) juga tidak jelas sampai sekarang tidak ada titik terangnya.

"Kami sangat memohon perhatian para pemangku kebijakan, DPRD juga diam seribu bahasa meskipun kami tidak melapor, di media kita sudah teriak, pasti membaca, bahkan kami tidak pernah diminta audensi," tandas Fahmi. (banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved