Breaking News:

Berita Batola

Datangi kejari Batola, BPD Balandean Muara Pertanyakan Laporan Dugaan Mark Up Jembatan

Kedatangan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa Belandean Muara Batola meminta kejelasan tindak lanjut penyalahgunaan wewenang jabatan Kades

Penulis: Muhammad Tabri | Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/Muhammad Tabri
Hadriannor, Ketua BDP Balandean Muara (kanan) didampingi wakilnya, Halim, saat mendatangi Kejari Batola, Selasa (14_9_2021) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Belandean Muara, Kecamatan Alalak datangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Kuala, Selasa (14/9/2021) pagi.

Kedatangan dua perwakilan ini meminta kejelasan, mengenai tindak lanjut dugaan penyalahgunaan wewenang atas jabatan Kepala desa, berupa temuan mark up barang dari proyek pembangunan jembatan di desanya.

Disampaikan Hadriannor, Ketua BPD Balandean Muara, dugaan mark up proyek jembatan dengan menggunakan Dana Desa tersebut telah dilaporkan pada 2 Februari 2021 lalu.

"Jadi kedatangan kami ke sini mewakili desakan masyarakat untuk mempertanyakan laporan itu, karena belum ada titik terang kejelasannya," ucap Hadriannor.

Baca juga: Banjir Kalteng, Sambut Rombongan Relawan dan Bantuan dari Batola, Begini Respons Pemkab Katingan

Baca juga: Simpati Korban Banjir di Kabupaten Katingan Kalsel, Wabup Batola Bertolak Bawa Relawan

Ia pun menerangkan, pelaporan tersebut berdasar pada pembangunan jembatan penghubung dari RT 6 hingga RT 7 yang tidak memfungsikan dan melibatkan pihak Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan perangkat desa lainnya.

Pada saat serah terima pekerjaan, jembatan sepanjang 42 meter dan lebar 3 meter tersebut tidak sesuai dengan RAB yang dibuat.

Jembatan kayu ulin dimaksud dibangun dengan dengan menelan anggaran sebesar Rp394.006.592, bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020.

Saat ditemui di Kejari Batola, Halim, Wakil Ketua BPD Belandean Muara menambahkan, laporan awal Kades Belandean diduga melakukan mark up jembatan, sekitar 80 juta rupiah.

Diketahui saat BPD bersama pihak kecamatan setempat melakukan monitoring.

Baca juga: Pembunuhan di Kalsel, Diduga Dianiaya, Warga Amuntai HSU Tewas dengan Sembilan Luka

"Seharusnya sesuai dengan RAB, bahannya 260 kayu ulin. Tetapi digunakan hanya 216 buah. Ditaksir, sekitar 80 juta rupiah telah dimark up,” papar Halim.

Usai menerima kunjungan BPD Balandean, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Rizka Nurdiansyah mengaku masih menindaklanjuti laporan ini dan belum bisa memberikan keterangan yang pasti.

Hal ini berkenaan ia baru saja menjabat sebagai Kasi Pidsus di Kejaksaan Negeri Batola, jadi belum mempelajari laporan ini seutuhnya.

"Mengenai kasus ini, masih ditindak lanjuti bersama kawan-kawan di Pidsus, saya pun belum bisa memberikan keterangan yang signifikan, karena baru pindah di sini," terang Rizka.

Ia pun menambahkan, apabila sudah dipelajari dan diketahui seutuhnya, untuk langkah penyelesaian mungkin ada pemanggilan pihak yang bersangkutan.

(Banjarmasinpost.o.id/MuhammadTabri)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved