Breaking News:

Ekonomi dan Bisnis

Sektor Pendapatan Pajak Kendaraan dan Air Permukaan Dimaksimalkan Bakeuda Kalsel

Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel dapatkan pajak dari 2 ribu sepeda motor dan 5 ribu mobil, serta perusahaan yang memanfaatkan air tanah.

Penulis: Nurholis Huda | Editor: Alpri Widianjono
Instagram samsatbjm2.official
ILUSTRASI - Pelayanan Samsat oleh UPPD Samsat Banjarmasin II, Kalimantan Selatan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Dana perimbangan (transfer) pusat masih terkoreksi negatif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah.

Upaya pemprov di antaranya adalah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang merupakan kewenangan dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel.

Melalui program relaksasi (keringanan) terhadap pembebasan denda dan pokok tunggakan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), jumlah masyarakat yang memanfaatkan untuk memenuhi kewajibannya cukup besar.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, Agus Dyan Nur, kepada Banjarmasinpost.co.id, Kamis (16/9/2021).

"Kami melihat dari pengurangan terhadap tunggakan PKB cukup besar. Dari data yang didapatkan tercatat hampir 2.000 lebih khusus untuk pemilik kendaraan roda dua dan 5.000 pemilik mobil telah memanfaatkan kebijakan relaksasi ini," ungkapnya.

Baca juga: Imbas Keringanan Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor, Sepekan Bakeuda Raih Pendapatan Rp 4 Miliar

Baca juga: Diskon 50 Persen Bayar PKB, Kepala UPPD Banjar Berharap Dapat Meringankan Masyarakat

Ditambahkan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Kalsel, Rustamaji, sebagaimana arahan Kepala Bakeuda Kalsel, penguatan program kerja terhadap penggalian potensi dari sektor PKB ini tetap  dilaksanakan secara baik. Bahkan terukur dan efisien.

"Melalui sosialisasi, pendataan dan penagihan langsung kepada penunggakan terbesar, harapannya, masyarakat dan pelaku usaha mempunyai empati terhadap kondisi saat ini dengan memenuhi kewajibannya membayar  tunggakan pajak kendaraan," imbuhnya.

Kemudian dalam rangka mengoptimalkan pendapatan pada komponen Pajak Air Permukaan (PAP), melalui peraturan Gubernur, Bakeuda Kalsel telah merevisi harga Nilai Perolehan Air (NPA).

Itu merujuk pada Keputusan Menteri PUPR RI Nomor 12/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan (HDAP).

"Rencananya minggu depan sudah bisa berjalan. Tentunya kami juga melibatkan instansi dari pemkab dan pemkot,  hingga wajib pajak beserta stakeholder lainnya," imbuh dia.

Baca juga: Badan Keuangan Daerah Kalsel Targetkan Pajak Air Permukaan Kalsel Naik 1.000 Persen

Baca juga: Pj Gubernur: Pendapatan Pajak Air Permukaan di Kalimantan Selatan Kecil

Sebagai pemantapan,  akan ada pendalaman terkait revisi regulasi PAP, penetapan program kerja, serta perlu dilaksanakannya percepatan secara mataron dalam pengimplementasian terhadap penerimaan ini ke depan.

"Perlu adanya sosialisasi dan Bimtek pengelolaan terkait pendapatan di sektor Pajak Air Permukaan (PAP) secara elektronifikasi," runutnya.

(Banjarmasinpost /Nurholis Huda)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved