Kemenko Perekonomian
Pemerintah Dorong UMKM Perempuan Maksimalkan Potensi Melalui Digitalisasi dan Sertifikasi Halal
Pelaku usaha 99 persen didominasi UMKM yaitu sebesar 64,2 juta pelaku usaha. Dari jumlah tersebut 37 juta UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan
lihat foto
Selain pentingnya transformasi digital, saat ini gaya hidup halal juga mengalami perkembangan pesat dalam dua dasawarsa terakhir, baik secara global maupun nasional.
Data dari The State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020 melaporkan besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal umat muslim di dunia mencapai USD 2,2 triliun pada 2018 dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai USD 3,2 triliun pada 2024, dengan angka kumulatif pertumbuhan mencapai 6,2% per tahun.
Tingginya angka tersebut sangat dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk muslim di dunia yang mencapai 1,8 miliar penduduk, dan diprediksi akan mencapai 27,5% dari total penduduk dunia pada tahun 2030.
UMKM di Indonesia perlu turut andil dalam membaca peluang tersebut, salah satunya dengan memanfaatkan kebijakan dan program kemudahan sertifikasi halal bagi UMKM.
Pemerintah juga telah memberikan kemudahan sertifikasi halal bagi UMK sebagaimana diamanatkan pada UU Cipta Kerja dan PP 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dimana sertifikasi JPH bagi UMK dapat dilakukan dengan pernyataan pelaku UMK (self-declare) didasari standar halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Rangkaian acara Forum Khadijah diisi dengan Grand Launching Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI), pembacaan deklarasi yang dibacakan oleh Ketua Umum PPUMI Pusat Munifah Syahwani yang berisi concern kepada ekonomi umat, ekonomi rakyat dan khususnya ekonomi perempuan yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka akselerasi sejuta sertifikasi halal gratis bagi UMKM yang dilakukan antara PPUMI, Telkomsel, Bursa Efek Indonesia, dan BPJPH.
Setelahnya, dilakukan pencanangan sejuta sertifikasi halal gratis bagi UMKM di seluruh Indonesia yang diikuti dengan High Level Policy Discussion (HLPD), dan Pelatihan Digitalisasi bagi UMKM secara Nasional.
Turut hadir secara luring dalam acara ini diantaranya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dan Komisaris Utama BSI Adiwarman. Sementara itu hadir secara daring diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati. (AOL)
