Berita Banjarbaru

Bantah Gunakan Cantrang di Perairan Kalsel, Nelayan Jateng Sebut Gunakan Jaring Tarik Berkantong

Pejabat Dislutkan Kalsel dan Dislutkan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bertemu di Banjarbaru membahas penggunaan cantrang yang dilarang.

Penulis: Milna Sari | Editor: Alpri Widianjono
Tangkap Layar Video Udin
Asap tebal membumbung tinggi dari kapal nelayan luar pulau yang dibakar di perairan Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut (Tala), Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (19/10/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pertemuan terkait konflik nelayan, diadakan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Kota Banjarbaru.

Pihak yang hadir, pejabat Dislutkan Kalsel dengan Dislutkan Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Kepala Dislutkan Kalsel, Rusdi Hartono, Sabtu (12/2/2022), mengatakan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jateng menganggap alat tangkap nelayan Jateng sudah sesuai dengan undang-undang.

Alat tangkap jaring tarik berkantong yang dipakai nelayan Jateng, jelas Rusdi, menurut HNSI Jateng adalah adalah modifikasi dari Cantrang.

“Pihak mereka pun beralasan bahwa penggunaan jaring tarik berkantong adalah sah menurut undang-undang karena spesifikasinya berbeda dengan cantrang, maka yang bertanggung jawab adalah pengawas perikanan yang menerbitkan Suray Laik Operasi (SLO),” tambahnya.

Baca juga: UPDATE Covid-19 Kalsel: Meninggal 4, Sembuh 71, Penambahan Positif 612 Orang

Baca juga: Update Covid-19 Banjarbaru: Sembuh 9 Pasien, Positif 35 Orang

Pihak HNSI Jateng menginginkan adanya sosialisasi tentang alat tangkap ikan jaring tarik berkantong, agar nelayan tidak terprovokasi.

Sebelumnya, terjadi aksi pembakaran kapal nelayan Jateng yang memasuki perairan kalsel, tepatnya wilayah Kabupaten Tala (Tanah Laut).

Kemudian, nelayan Kalsel mengeluhkan perairannnya rusak lantaran penggunaan Cantrang.

Menurut Rusdi permasalahan yang terjadi selama ini dikarenakan pemakaian Cantrang oleh nelayan Jateng di wilayah perairan Kalsel.

“Dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP mengatakan bahwa pihaknya memegang prinsip nelayan harus patuh terhadap Undang-Undang yang berlaku. Jaring cantrang menjadi jaring berkantong, dimana 52 kapal dari 300 kapal telah mendapat Surat Laik Operasi (SLO) menangkap ikan di pantura,” ucap Rusdi.

Baca juga: Aturan Baru Klaim Manfaat JHT BP Jamsostek, FSPMI Kalsel Sebut Sangat Kejam bagi Buruh

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Banyak Event Kepariwisataan di Kota Banjarmasin Ditiadakan

Dalam pertemuan, Rusdi mengaku juga sudah menyampaikan agar tidak terjadi tindakan anarkis seperti pembakaran kapal dan lebih mengutamakan restorasi justice untuk efek jera.

“Dari perwakilan HNSI Kabupaten Kotabaru pun mengatakan bahwa tidak ada rencana anarkis terhadap nelayan luar daerah. Apabila mendekat ke wilayah kurang dari radius 5 mil untuk mengisi logistik atau masalah teknis, maka dipersilakan saja,” tambah Rusdi.

Pihaknya menginginkan solusi dari permasalahan yang terjadi antara nelayan di dua daerah selama ini.

“Semoga, apa yang dihasilkan dari pertemuan kali ini dapat dilaksanakan di lapangan. Masing-masing bisa menahan diri dan mengikuti aturan, baik oleh nelayan Kalsel maupun Jateng,” kata Rusdi.

(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved