Tenaga Honorer di Pemko Banjarmasin Berjumlah 5.600 Orang, Terbanyak di Disdik

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengeluarkan kebijakan mengenai status kepegawaian di kantor pemerintah.

Salah satu point pentingnya adalah larangan melakukan pengangkatan pegawai di luar status PNS dan PPPK, mulai November 2023 adalah Honorer Dihapus. Opsinya, yakni dijadikan outsourcing.

Khususnya di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin, diketahui Tenaga Honorer jumlahnya mencapai ribuan, yakni sekitar 5.600 orang.

Lantas instansi dan SKPD mana saja di lingkup Pemko Banjarmasin yang menggunakan tenaga honorer ini?

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  Pendidikan dan Latihan ( BKD Diklat Banjarmasin ), Totok Agus Daryanto, menerangkan, SKPD yang paling banyak memiliki Tenaga Honorer saat ini adalah Dinas Pendidikan (Disdik).

Baca juga: Puluhan Disabilitas di Kalsel dan Kalteng Diukur untuk Dapat Kaki Palsu

Baca juga: Rangkaian HUT ke-16, Suaka Ananda Bpos Beri Santunan ke Bocah Terlahir Tanpa Anus di Banjarmasin

Baca juga: Pengurus Gakeslab Indonesia dan P3DN Kalsel Gelar Pameran Alkes di RSUD Ulin Banjarmasin

Dan, Tenaga honorer yang ada di bawah Disdik Banjarmasin ini sendiri, didominasi guru honorer.

"Guru honorer di bawah Disdik yang terbanyak, yaitu sebanyak 1.864 orang," kata Totok.

Setelah Disdik Banjarmasin, Tenaga Honorer terbanyak kedua ada di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan jumlah 1.526 orang.

Sedangkan urutan ketiga diduduki oleh Dinas Perhubungan (Dishub) sebanyak 330 orang, keempat ada Dinas Kesehatan (Dinkes) sebanyak 311 orang.

Sedangkan SKPD yang terbanya berikutnya adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) dan juga Dinas Damkar dan Penyelamatan, yakni sama-sama memiliki 204 orang Tenaga Honorer.

Baca juga: Terduga Kasus Narkoba di Banjarmasin Tewas dengan Sejumlah Lebam, Istri Sempat Lihat Suami Dipukul

Baca juga: Narkoba Kalsel, Serbuk Ekstasi Dimiliki Perempuan Warga Loksado, Ditemukan di Desa Tilahan HST

Baca juga: Narkoba Kalsel, Buron Tujuh Bulan, Bandar Sabu dari Desa Terpencil Diciduk di Desa Layuh HST

Disinggung mengenai langkah yang akan diambil terkait dengan kebijakan penghapusan Tenaga Honorer dari pusat dan dijadikan outsourcing ini, Totok pun menerangkan, dilakukan pemetaan.

"Rencananya Senin ini akan kita rapatkan dan akan kami petakan terlebih dulu, mana yang boleh dioutsourcingkan dan tidak," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)