Opini Publik

Waspada Potensi Gangguan Kesehatan pada Pekerja

UNDANG-UNDANG No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah resmi diberlakukan pada 2 November 2020.

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
dr. Yuanita Harissa 

Oleh : dr. Yuanita Harissa, HIMU, Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan, FH Universitas Hang Tuah Surabaya

BANJARMASINPST.CO.ID - UNDANG-UNDANG No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah resmi diberlakukan pada 2 November 2020. UU ini adalah hasil dari Rancangan Undang-undang (RUU) yang disahkan pada 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR).

Tujuannya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan proses pembebasan tanah.

Undang-undang tersebut mendapatkan banyak kritik dari berbagai pihak atas dasar kekhawatiran akan merugikan hak-hak buruh dan hak tanah adat, dan meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan. Serangkaian protes berlangsung pada Oktober 2020, menuntut undang-undang tersebut dicabut.

Dalam hal ini penulis menyoroti perihal jam kerja dan jam istirahat pekerja yang pada undang-undang pebelumnya, UU No. 13 Tahun 2003, UU Ketenagakerjaan (juga disebut UU Ketenagakerjaan) mengizinkan maksimal tujuh jam kerja per hari, secara kumulatif membuat jam kerja maksimal yang diizinkan per minggu menjadi empat puluh jam. Undang-undang sebelumnya juga tidak mengizinkan segala jenis pekerjaan paruh waktu sebagai bentuk pekerjaan yang sah sedangkan pada UU Cipta Kerja Batas lembur ditingkatkan menjadi empat jam per hari dan 18 jam per minggu, dan hari libur wajib dikurangi dari dua hari seminggu menjadi hanya satu hari. Undang-undang juga menghapuskan 2 bulan cuti kerja panjang yang dibayar untuk pekerja yang bekerja selama lebih dari 6 tahun.

Permasalahan yang dapat muncul jika ditilik dari aspek Kesehatan Kerja adalah potensi overwork yang kemudian berkembang menjadi kelelahan kerja (fatigue) dan munculnya gangguan kesehatan mental (burn out) yang dipicu karena jam kerja yang memanjang dan berkurangnya hak istirahat atau cuti.

Perubahan pada UU Ketenagakerjaan Pasal 78 tentang waktu kerja disebutkan dalam butir (b) bahwa waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Namun dalam UU Cipta Kerja Pasal 78 tentang waktu kerja dan lebih detail lagi pemerintah kemudian mengatur lebih detail dalam PP 35/2021 Pasal 26 yaitu Waktu Kerja Lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu.

Pada poin kedua, disebutkan Ketentuan Waktu Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi.

Waktu kerja lembur yang memanjang dan lembur saat waktu istirahat mingguan dan atau hari libur resmi tidak diatur batasan waktunya penghapusan istirahat panjang dihilangkan pada UU 11/2020 sebagaimana yang tertuang pada Pasal 78 yaitu: (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Pasal 79 yaitu: (5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved