Bersiap Menghadapi Penghematan Energi

Oleh: RK Ariyandi

Praktisi Perbankan

BANJARMASINPOST.CO.ID- Dinamika energi global kembali menjadi perhatian seiring meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur distribusi energi dunia. Gangguan pada jalur strategis seperti Selat Hormuz menunjukkan bahwa sistem energi global sangat rentan terhadap perubahan situasi geopolitik.

Dalam sistem yang saling terhubung, setiap gangguan pada rantai pasok energi berpotensi memicu efek berantai terhadap harga dan distribusi. Indonesia sebagai negara yang masih memiliki ketergantungan terhadap energi impor tentu tidak sepenuhnya terlepas dari dampak tersebut.

Pemerintah menyampaikan bahwa kondisi pasokan energi nasional masih dalam keadaan aman. Namun di saat yang sama, masyarakat mulai diimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan energi. Pesan ini menjadi penting untuk dipahami bukan sebagai tanda keterbatasan, melainkan sebagai langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global.

Kenaikan harga energi global yang dipicu oleh dinamika geopolitik pada akhirnya memberikan tekanan terhadap banyak negara. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada level kebijakan, tetapi juga mulai menyentuh kehidupan masyarakat, baik melalui biaya transportasi, distribusi barang, maupun harga kebutuhan sehari-hari.

Dalam kondisi seperti ini, energi menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Dalam beberapa waktu terakhir, isu penyesuaian harga bahan bakar minyak sempat memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. Meskipun kebijakan kenaikan tersebut belum terjadi, dinamika informasi yang berkembang sempat mendorong terjadinya panic buying di sejumlah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap energi memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas di lapangan.

Mengantisipasi dinamika yang terus berkembang, pemerintah mulai mengambil langkah konkret melalui sejumlah kebijakan yang diberlakukan sejak 1 April 2026. Salah satunya adalah pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) per hari sebagai bagian dari upaya pengendalian konsumsi energi.

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menjaga distribusi tetap merata di tengah potensi tekanan pasokan, tetapi juga memastikan ketersediaan energi tetap terjaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan ke depan.

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat langkah efisiensi melalui penyesuaian pola kerja. Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di tingkat pusat maupun daerah, mulai menerapkan skema Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan, yaitu setiap hari Jumat.

Kebijakan ini turut diiringi dengan imbauan kepada sektor swasta untuk mengadopsi pola serupa secara fleksibel sesuai kebutuhan masing-masing. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi mobilitas harian masyarakat, sehingga konsumsi energi—terutama dari sektor transportasi dan aktivitas perkantoran—dapat ditekan secara lebih efektif.

Di sisi lain, implementasi kebijakan WFH juga perlu diiringi dengan pengelolaan yang tepat agar tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik. Dalam beberapa sektor layanan, kehadiran fisik masih menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran proses dan kepuasan masyarakat.

Karena itu, pengaturan pola kerja yang adaptif dan proporsional menjadi kunci, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital dan penguatan layanan berbasis daring, sehingga efisiensi tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Dalam konteks daerah, termasuk di Kalimantan Selatan, dinamika ini memiliki implikasi yang lebih nyata. Kenaikan biaya energi berpotensi mendorong peningkatan biaya distribusi barang antardaerah, terutama untuk komoditas pangan dan kebutuhan pokok yang sebagian masih bergantung pada pasokan dari luar wilayah.