Opini Publik

Kantor DPD di Daerah sebagai Rumah Aspirasi

Lahirnya DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi 1998 telah memetakan aspirasi masyarakat menjadi dua poros

Editor: Hari Widodo
Banjarmasinpost.co.id/dok pribadi
Muhamad Ilham Nur Rizal SH LLM Kepala Kantor DPD RI Kalsel 

Sebagai representasi teritori, adanya sumbatan (bottleneck) dalam proses penyaluran aspirasi dari daerah ke perumus kebijakan (Pusat) tentunya menjadi tanggungjawab DPD untuk dapat diselesaikan.

Dalam posisi ini, keberadaan Kantor Daerah dimaknai sebagai jembatan aspirasi untuk mendekatkan anggota DPD dengan konstituen di daerah sehingga fenomena bottleneck dapat teratasi.

Disamping itu, dengan adanya Kantor Daerah maka diharapkan proses penyerapan aspirasi yang dilakukan DPD dapat lebih teroganisasi dengan baik terlebih mengingat luasnya wilayah Indonesia dengan segala kompleksitas masalah yang dihadapi akan sulit memusatkan seluruh aspirasi di pusat.

Desain Rumah Aspirasi

Keberadaan Kantor Daerah sejatinya telah diamanatkan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal 227 ayat (4) UU MD3 mengatur bahwa: “Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya”.

Kendati undang-undang ini telah direvisi beberapa kali, keberadaan Kantor Daerah masih tetap ada, sehingga menunjukkan bahwa pembentukannya memiliki basis yuridis yang kuat.

Sebagai unit vertikal dibawah Sekretariat Jenderal, struktur organisasi Kantor Daerah disusun secara sederhana yang terdiri dari seorang kepala kantor dan tiga kepala subbagian.

Desain yang ramping ditujukan agar dalam melaksanakan tugasnya, kantor daerah dapat lebih efektif, efisien dan tidak terlalu birokratis, sehingga dapat lebih dekat dengan masyarakat.

Kantor daerah juga didukung oleh tenaga-tenaga fungsional yang professional seperti legal drafter, analis kebijakan, dan analis hukum. Hal ini tujukan agar setiap aspirasi yang masuk melalui kantor daerah dapat dianalisasis terlebih dahulu sehingga akan lebih matang, tepat sasaran dan tepat guna saat diperjuangkan oleh DPD.

Melalui struktur yang ramping dan dukungan tenaga fungsional, diharapkan Kantor Daerah dimaknai bukan hanya sekedar bangunan fisik semata, namun dapat menjadi rumah aspirasi masyarakat dan daerah yang fleksibel/tidak kaku, tidak birokratis dan dapat berinteraksi dengan masyarakat seluas mungkin.

Penutup
Pembentukan kantor daerah merupakan amanat yang termaktub dalam undang-undang yang harus dilaksanakan. Keberadaannya ditujukan untuk menyokong kinerja lembaga DPD dan dapat mendekatkan anggota DPD dengan konstituen di daerah. 

Keberadaannya juga dapat dimaknai sebagai upaya optimalisasi fungsi DPD sebagai representasi teritori, seraya menunggu penguatan kewenangan DPD melalui amandemen konstutisi.

Kantor Daerah juga diciptakan sebagai instrument penunjang perjuangan aspirasi masyarakat dan daerah, sehingga dapat lebih menjamin rasa keadilan masyarakat di daerah, meningkatkan partisipasi daerah dalam pembangunan dan memperkuat NKRI.

Terakhir yang cukup penting adalah kerjasama dengan berbagai elemen seperti civil society termasuk Pemerintah Daerah juga menjadi keniscayaan agar Kantor Daerah dapat berfungsi sebagaimana cita-cita pembentukannya. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved