Opini Publik

Kantor DPD di Daerah sebagai Rumah Aspirasi

Lahirnya DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi 1998 telah memetakan aspirasi masyarakat menjadi dua poros

Editor: Hari Widodo
Banjarmasinpost.co.id/dok pribadi
Muhamad Ilham Nur Rizal SH LLM Kepala Kantor DPD RI Kalsel 

Oleh: Muhamad Ilham Nur Rizal SH LLM Kepala Kantor DPD RI Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lahirnya DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi 1998 baik langsung maupun tidak langsung telah memetakan aspirasi masyarakat menjadi dua poros.

Poros pertama adalah aspirasi masyarakat secara umum yang diwakilkan oleh DPR melalui representasi partai politik (political representation) dan poros kedua adalah aspirasi masyarakat daerah (teritorial) yang diemban DPD (regional/territorial representation).

Sebagai representasi teritori, setiap anggota DPD dituntut untuk mampu menjembatani aspirasi lokal kedaerahan dengan kebijakan pembangunan nasional sehingga keduanya dapat terintegrasi dan selaras.

Namun, desain ketatanegaraan yang membatasi kewenangan DPD, telah menghambat tujuan tersebut, padahal anggotanya memiliki basis legitimasi yang kuat karena dipilih langsung dalam Pemilu.

Hingga saat ini DPD terus mengupayakan untuk mengoptimalkan fungsi kelembagaan, salah satunya dengan membentuk Kantor di Ibu Kota Provinsi di seluruh Indonesia (Kantor Daerah).

Namun sejauh mana Kantor Daerah dapat berperan dalam mendukung fungsi kelembagaan DPD serta apa urgensi keberadaannya bagi masyarakat kiranya perlu untuk dijelaskan agar dapat memberikan pemahaman yang kompresensif bagi publik.

Penguatan DPD

Konstitusi mengatur kewenangan DPD ke dalam tiga fungsi utama yaitu: fungsi legislasi yaitu dapat mengajukan dan ikut membahas RUU tertentu bersama DPR dan Pemerintah; fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang; dan fungsi pertimbangan yaitu memberikan pertimbangan atas RAPBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Pada DPD juga melekat kewenangan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaaan BPK dan pemilihan anggota BPK.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved