Ini Kata KPK Tentang Kasus Mardani H Maming, Termasuk Soal Dugaan Pencucian Uang

"Supaya tidak terjadi komplikasi antara proses praperadilan dengan tahapan penyidikan yang tetap dilaksanakan, mari sama-sama menghormati proses praperadilan," ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya akan memanggil paksa Mardani Maming jika dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik.

Alex mengatakan, sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), saksi atau tersangka yang dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang bisa dibenarkan maka akan dilakukan upaya paksa.

"Kemudian tadi disampaikanm, tersangka atau saksi tidak hadir apa tindakan KPK? Itu tadi sesuai dengan KUHAP, dua kali dipanggil tidak hadir, ya kita punya penyidik," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis malam.

"Penyidik juga punya kewenangan untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa, kita akan dijemput yang bersangkutan ya itu," sambungnya.

Adapun sidang perdana praperadilan Mardani Maming telah digelar dengan mendengarkan dalil-dalil permohonan dari pihak pemohon pada Selasa (19/7/2022) lalu.

Sehari setelahnya, KPK sebagai pihak termohon menjawab seluruh dalil permohonan yang menjadi dasar kubu Mardani Maming mengajukan praperadilan.

Kemudian, pihak Mardani Maming juga menghadirkan ahli hukum tata negara (HTN) dan ilmu perundang-undangan, ahli acara pidana dan perdata, serta ahli penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)-kepailitan dalam sidang lanjutan Kamis kemarin.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com pada situs SIPP PN Jakarta Selatan, gugatan praperadilan Maming tercatat dengan nomor perkara 55/Pid.Prap/2022/PN JKT.SEL.

Dalam petitumnya, Mardani Maming meminta hakim tunggal praperadilan mengabulkan gugatan praperadilannya.

Maming yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah.

"Menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," demikian bunyi petitum tersebut.

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Banjarmasin Post