Badan Kepegawaian Kalsel Sebut Kadisdikbud Muhammadun Tak Ada Diganti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Sempat didemo agar Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor menurunkan Muhammadun dari jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, kini ramai beredar kabar bahwa sudah dinonjobkan.

Sebelumnya, sebuah LSM melakukan demo yang meminta gubernur mengganti Muhammadun dari jabatannya sekarang. Demo dilakukan di DPRD Kalsel di Banjarmasin hingga di Setdaprov Kalsel di Banjarbaru.

Muhammadun dengan kontroversinya dianggap tidak layak menjabat sebagai Kadisdikbud yang seharusnya bisa dipercaya dan jadi suri tauladan bagi sekolah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Kalsel, Syamsir Rahman, saat dikonfirmasi, Rabu (3/8/2022), menepis kabar nonjob Kepala Disdikbud.

"Mau tanya apa, Muhammadun ya, tidak ada dinonjobkan atau digantikan," ujarnya.

Baca juga: 94 Nasabah Alami Tindak Skimming, Bank Kalsel Lapor ke Polda Kalsel

Baca juga: Soal Sepele, Pelaku Bunuh IRT dan Dua Bocah di Saring Sungai Bubu Kabupaten Tanah Bumbu

Baca juga: Mahasiswa Tertipu Komplotan Pembuat SIM Palsu, Pelakunya Napi Lapas Teluk Dalam Banjarmasin

Begitu juga teguran oleh Gubernur terkait sikapnya, ujar Syamsir, juga tak ada. "Tidak ada teguran," sebutnya.

Kepala Disdikbud Kalsel, Muhammadun, saat dihubungi tidak aktif. Sesuai ungkapannya saat di DPRD Kalsel, mengakui bisa menonaktifkan handphone agar bisa fokus dengan pekerjaannya.

Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kalsel, Hadeli, saat ditanya, mengatakan, Kadis tetap Muhammadun. "Iya, Kadis masih pak Muhammadun," ujarnya.

Begitu juga dengan Kabid SMK Disdikbud Kalsel, Syamsuri, mengatakan, tak ada perubahan Kadis. "Masih pak Muhammadun," ujarnya.

Pada Disdikbud Kalsel, selain menjabat sebagai Kepala Dinas, Muhammadun juga menjabat Plt Kabid Bina SMA Disdikbud Kalsel.

Baca juga: Ketagihan Judi Bola Online, Pemuda Banjabaru Nekat Mencuri dan Gadaikan BPKB Milik Kerabat

Baca juga: Gedung SDN 7 Antasan Besar Banjarmasin Miring, Disdik Usulkan Perbaikan

Baca juga: Masalah Solar Subsidi di Tabanio Tala Tak Ada Solusi, Ribuan Nelayan Bakal Ngeluruk ke Gubernuran

Dia sebelumnya ramai diperbincangkan karena pesan pendek yang mendoakan Kepala SMA bisa beristri dua.

Selain itu, meminta persetujuan dari seluruh Kepala SMA, SMK dan SLB terkait dirinya yang menjabat Kadis setelah  dilantik gubernur.

Ia juga dituding memilih kepala sekolah yang tak terdaftar dalam dapodik, sehingga tak bisa menandatangani ijazah pada saat lulusan tahun ajaran 2021/2022.

(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)