Opini

Teologi Korupsi dan Ekonomi Cukup

Kerangka teologis bisa menjadi salah satu titik awal yang tepat untuk mengikis praktik atau malah budaya korupsi

Editor: Hari Widodo
istimewa/Satrio Wahono
Satrio Wahono 

Oleh: Satrio Wahono Sosiolog dan Magister Filsafat UI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mengejutkan! Itulah kesan yang tebersit dalam benak ketika mendengar berita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor Universitas Lampung (Unila) dalam kasus dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru pada Jumat (19/8/2022) lalu.

Bayangkan saja, institusi pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi integritas dan kejujuran serta dianggap sebagai tempat penanaman nilai-nilai etis justru dinodai oleh praktik lancing korupsi. Tak tanggung-tanggung, uang hasil korupsi di lembaga pendidikan tinggi tersebut ditengarai sudah mencapai miliaran rupiah!

Tak ayal, kasus ini menandakan bahwa terlepas dari begitu gencarnya penindakan kasus korupsi, para pelaku dan calon pelaku korupsi seakan tak jera. Kita masih dalam kondisi darurat korupsi. Keadaan menjadi kian ironis apabila kita sadar bahwa negeri ini mengaku sebagai negara yang agamis dan berketuhanan sesuai dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tampaknya yang jamak terjadi adalah bahwa perilaku masyarakat tampak kian saleh di permukaan, tapi kasus-kasus korupsi yang datang silih-berganti justru kontradiktif dengan citra tersebut. Berangkat dari sana, kerangka teologis bisa menjadi salah satu titik awal yang tepat untuk mengikis praktik atau malah budaya korupsi.

Teologi korupsi
Sebagai contoh, dalam konteks Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, sesungguhnya sudah ada upaya-upaya keras untuk membuat jera koruptor. Salah satunya, eksponen-eksponen organisasi Islam telah merumuskan satu fikih korupsi yang secara implisit menyatakan bahwa pelaku korupsi—terutama jika dilakukan oleh pejabat publik—dapat bisa dikategorikan sebagai seorang pendosa besar yang kufur, tidak mensyukuri nikmat Tuhan, dan bahkan telah keluar dari agama Islam.

Misalnya saja, dalam Koruptor itu Kafir (Mizan, 2010, hlm. 120), dua organisasi Islam besar, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), mengategorikan korupsi sebagai pelanggaran atas amanat berupa jabatan publik melalui penerapan peraturan yang mengkhianati kepentingan umum, terutama kepentingan masyarakat lemah.

Selain itu, korupsi adalah pelanggaran atas amanat dalam pengelolaan harta publik, baik di level negara maupun organisasi semacam lembaga pendidikan dan partai, melalui pembelanjaan uang publik yang mengkhianati kepentingan publik.

Dari segi dampak yang ditimbulkan, korupsi sesungguhnya sangat dekat dengan fasad, yaitu perbuatan yang merusak tatanan publik. Sebab, korupsi mengancam harta sekaligus jiwa orang banyak.

Korupsi juga sama dengan hirabah, yakni memerangi Allah dan Rasul-Nya karena korupsi menimbulkan kerusakan di muka bumi dalam bentuk rusaknya lingkungan, rendahnya mutu layanan aparat publik, tergerusnya akhlak manusia, dan lain sebagainya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved