Berita Banjarmasin

Aliansi BEM Se-Kalsel Merasa Kecewa Lagi karena Tak Bertemu Ketua DPRD Kalsel

Aliansi BEM Se-Kalsel akan kembali turun ke jalanan protes kenaikan harga BBM dan penanganan kejahatan HAM karena tak bertemu Ketua DPRD Supian HK.

Penulis: Noorhidayat | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/NOORHIDAYAT
Seruan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin, Kamis (15/9/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Aliansi BEM Se-Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada DPRD Kalsel, setelah menggelar seruan aksi, Kamis (15/9/2022).

Pasalnya, Ketua DPRD Kalsel Supian HK tidak muncul lagi pada saat mahasiswa menyampaikan seruan aksinya.

Kekecewaan mahasiswa bertambah, ketika anggota dewan yang keluar menemui mahasiswa, mengaku tidak punya kapasitas untuk berbicara atau berdebat dengan massa aksi.

"Sudah Ketua DPRD Kalsel tidak hadir, ternyata perwakilan dari Ketua DPRD yang hadir pun mengakui dengan jelas bahwa dirinya tidak punya kapasitas untuk berdebat dengan aksi," tegas Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Muhammad Ardhi Faddakiri.

Baca juga: Protes Kenaikan Harga BBM, Teriakan Pengecut Terlontar di Depan Gedung DPRD Kalsel

Baca juga: Gelar Seruan Aksi Part II, Mahasiswa Aliansi BEM Se-Kalsel Mulai Berjalan ke Gedung DPRD Kalsel

Baca juga:  BTALK - Mengawal Distribusi BBM Bersubsidi 

Dalam seruan aksi kali ini, massa ngin menuntut hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sudah disampaikan ke pemerintah pusat.

Kedua, yang mereka ingin sampaikan adalah sikap tegas dari pihak DPRD terkait dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang sudah terjadi baik nasional maupun yang ada di daerah.

Terkait penolakan BBM yang sudah disampaikan ke pemerintahan pusat yang sudah dibahas di RDP,  menurut Ardhi, sebenarnya sudah komplit. Sesuai dengan apa yang mereka mau.

"Yang ingin kami tahu adalah apakah DPR kembali berlagak seperti kantor pos yang hanya mengantarkan saja. Sedangkan yang kami mau adalah mereka memposisikan diri sebagai lembaga untuk betul-betul memperjuangkan. Cuma lagi-lagi tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Bahkan kami belum puas mendebat, kami belum puas berdialog, sudah langsung ditinggal tadi, tentu itu menambah rentetan kekecewaan kami," terangnya.

Baca juga: Viral Video Keributan di Toko Ponsel Kandangan, Ini Penjelasan Polres HSS Kalsel

Baca juga: Pelaku Kasus Peluru Nyasar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalsel Akan Menjalani Sidang

Baca juga: Organda Larang BRT Angkut Penumpang di Pasar Sekumpul, Begini Respon Sopir Bus Biru di Banjarbaru

 

Itulah beberapa rentetan kekecewaan dari Aliansi BEM Se-Kalsel yang disampaikan seusai aksi.

Dari hasil ultimatum yang mereka sampaikan, juga dalam tempo dan waktu yang sesingkat-singkatnya, maka rencananya adalah kembali ke jalanan.

Harapannya, mudah-mudahan cukup waktu bagi DRPD Kalsel untuk mempersiapkan bekal untuk berdebat dengan mahasiswa nantinya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) BEM Se-Kalsel, Yogi Ilmawan, berpendapat, RDP yang digelar saat  Selasa (13/9) hanya sebagai formalitas yang kiranya untuk meredam aksi.

Mahasiswa pemrotes kenaikan harga BBM dan juga polisi bertahan di bawah guyuran hujan di depan Gedung DRPD Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin, Kamis (15/9/2022).
Mahasiswa pemrotes kenaikan harga BBM dan juga polisi bertahan di bawah guyuran hujan di depan Gedung DRPD Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin, Kamis (15/9/2022). (BANJARMASINPOST.CO.ID/NOORHIDAYAT)

"Kenapa formalitas, karena Ketua DPRD provinsi Kalimantan Selatan memposisikan dirinya hanya sekedar menjadi moderator. Tidak sebagai orang yang memang paham betul terkait dengan bagaimana dinamika rakyatnya sekarang, bagaimana keresahan, apa yang dirasakan oleh rakyat," bebernya.

Terkait pelanggaran HAM, pada aksi ini pihaknya ingin meminta sikap tegas DPRD Kalsel bisa mendesak pemerintah pusat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang ada di daerah ataupun di nasional.

"Pelanggaran HAM inikan tidak hanya seperti dengan yang namanya pembunuhan penculikan dan lain-lain, tapi banyak hal yang yang kita bisa bahas seperti etika lingkungan habis itu kesetaraan gender ataupun seksualitas," kata Yogi.

Kekecewaan lainnya, terkait HAM, Yogi menyampaikan setelah dirinya mengetahui bahwa DPRD provinsi Kalimantan Selatan yang punya komisi I, itu tidak pernah membahas masah itu.

Baca juga: Bandar Narkoba di Desa Tapus Dalam HSU Kalsel Digerebek, Polisi Amankan 46 Paket Sabu dan Uang Tunai

Baca juga: Dua Pelaku Jaringan Peredaran Sabu di Tabalong Kalsel Dibekuk, Penyuplai Utama Ditetapkan DPO

Baca juga: Dua Warga Banjarmasin Terciduk Simpan Sabu, Satu Pelaku Sembunyikan di Balik Masker

"Makanya, massa aksi menyampaikan lebih baik hapus saja komisinya, karena tidak pernah ada pembahasan masalah HAM yang ada di daerah maupun di nasional," tegasnya.

Di sela unjuk rasa, sempat ditampilkan aksi teaterikal oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Se-Kalsel.

( Banjarmasinpost.co.id/Noorhidayat)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved