Berita Banjarmasin

Rampung Himpun Data 126 Kantor Instansi, Ombudsman Kalsel Olah Data Penilaian Pelayanan Publik 2022

Ombudsman Kalsel) telah merampungkan tahapan pengambilan data dalam Program Opini Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik  2022

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Hari Widodo
Ombudsman Kalsel untuk BPost
Tim Ombudsman Kalsel melakukan survei pelayanan publik di kantor instansi pemkab di Kalsel. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ombudsman RI Perwakilan Kalsel ( Ombudsman Kalsel) telah merampungkan tahapan pengambilan data dalam Program Opini Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik  2022.

Dengan rata-rata 9 kantor instansi atau lembaga pelaksana layanan publik di setiap kabupaten/kota dan juga di level Provinsi Kalsel total sudah ada lebih dari 126 kantor yang didatangi Tim Penilaian Ombudsman Kalsel

Ini termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemdidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan dua Puskesmas. 

Selain itu Kantor Pertanahan dan Polres yang juga merupakan kantor yang melaksanakan pelayanan publik juga menjadi sasaran penilaian. 

"Terkahir baru saja selesai di Kabupaten Tanah Laut," kata Kepala Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman, Minggu (25/9/2022).

Baca juga: Ombudsman Kalsel Gelar Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Tanah Bumbu

Baca juga: Penilaian Pelayanan Publik Bergulir, Tim Ombudsman Kalsel Sudah Datangi 18 Lembaga dan Instansi

Langkah selanjutnya kata dia dilakukan input dan verifikasi serta pengolahan data yang sudah diperoleh sejak pertengahan Bulan Agustus lalu. 

Ia memperkirakan butuh waktu cukup panjang untuk pelaksanaan input, verifikasi dan pengolahan data tersebut. 

"Datanya banyak sekali dan beragam, karena dimensinya berbeda dibanding sebelumnya jadi perlu waktu," ujar Hadi. 

Ombudsman Kalsel memang sejak awal memperkirakan data hasil pengolahan data kemungkinan selesai di Bulan Oktober. 

Pada Program Opini Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 ini, Ombudsman menerapkan tiga metode penilaian.

Pertama diawali dengan observasi ketersediaan komponen standar pelayanan untuk melihat apakah sarana dan prasarana untuk memenuhi standar pelayanan sudah dipenuhi atau tidak. 

Komponen standar pelayanan tersebut termasuk juga sarana-prasarana pelayanan untuk kaum difabel. 

Metode kedua melalui wawancara dengan penyelenggara layanan untuk melihat kompetensi termasuk pemahaman atas tugasnya sebagai penyelenggara layanan publik. 

Ketiga, wawancara ke pengguna layanan untum melihat bagaimana persepsi maladministrasi pelayaanan publik dari kacamata masyarakat. 

Baca juga: Ombudsman Kalsel Gelar Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dari Agustus hingga Oktober 2022

Pada setiap lembaga/instansi setidaknya ada 70 poin indikator penilaian termasuk hasil wawancara yang dicatat oleh tim Ombudsman Kalsel

Data ini nantinya dapat menjadi gambaran bagaimana optimalisasi pelayanan publik oleh instansi atau lembaga pemerintah, BUMN, BUMD dan yang lainnya serta jadi tolok ukur perbaikan pelayanan untuk masyarakat. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody) 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved