Penyaluran LPG Bersubsidi Lebih Praktis dengan Membagikan Kartu Berisi QR Code

BANJARMASINPOST.CO.ID - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM Prof Handry Imansyah menilai kebijakan pemerintah melakukan pembatasan konsumsi elpiji tiga kilogram hanya untuk masyarakat miskin sudah tepat. Namun pola pembatasan dengan menggunakan aplikasi My Pertamina kurang tepat.

Alasannya, karena kelompok miskin belum tentu memiliki telepon pintar walaupun harganya sudah semakin murah. Kedua, penggunaan aplikasi tersebut kurang praktis dari sisi konsumen karena harus membawa telepon.

"Akan lebih praktis konsumennya didata dan dimasukkan ke database sebagai kelompok miskin dan memberikan mereka kartu yang berisi QR code,"ungkapnya.

Menurutnya, tiap rumah tangga miskin memiliki kartu QR code dan itu digunakan waktu membeli gas subsidi di warung atau toko.

Jadi di sini warung dan toko yang akan melakukan scan dengan optical reader yang ada di telepon pintar dan akan memasukkan rekaman data pembelian gas melon.

"Dengan demikian, pemegang kartu akan ketahuan dalam sebulan membeli berapa kali,"lkatanya.

Dikatakannya, pendataan dapat dilakukan dengan memanfaatkan data penerima iuran BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah. Jadi administrasinya mudah karena data sudah tersedia.

Dengan demikian dapat dilakukan pembatasan konsumsi elpiji subsidi dengan dikaitkan penerima bantuan tunai keluarga prasejahtera atau keluarga miskin penerima bantuan iuran (PBI) BPJS. 

Misalnya para pembeli elpiji tiga kilogram harus menunjukkan kartu BPJS atau kartu QR code dan dibatasi untuk kelompok keluarga tersebut yang wajar (misalnya 3 tabung per bulan).

"Administrasinya sangat mudah dengan memanfaatkan data base di awan (cloud server),"katanya.

Model ini akan membuat pembatasan di cloud server Pertamina yang dilink dengan para penjual.

Bila konsumen membeli langsung di-scan kartu BPJS atau kartu QR code oleh penjual, maka tiap membeli akan mengurangi jatah pembelian setiap bulan. 

"Jadi model ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan aplikasi MyPertamina, karena konsumen harus memiliki aplikasi dan memiliki telepon pintar,"imbuhnya.

Sedangkan model yang ia contohkan akan lebih sederhana yaitu membuat kartu QR baru atau memanfaatkan kartu BPJS (karena kartu BPJS ada barcodenya juga) saja yang sudah ada dengan membuat link saja dengan memasukan dalam database Pertamina khusus untuk distribusi gas melon.

Jadi dengan model ini, konsumen hanya perlu membawa kartu QR code atau kartu BPJS saja untuk discan guna mengetahui jatah konsumsi rumah tangganya.

Model ini jelas sederhana dan bisa mengurangi potensi penyelewengan serta tidak membuat konsumen harus membeli telpon pintar. Yang mesti siap hanya penjualnya saja.

"Jelas prosesnya lebih sederhana. Bila kartu BPJSnya tak terdaftar di Pertaminan karena bukan BPJS PBI berarti bukan orang miskin langsung akan tertolak untuk membeli,"pungkasnya.(lis)