Matangkan Persiapan Lahan Pembangunan Terminal, Pemkab Tala Gali Aspirasi Warga Terdampak

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Rencana Pembangunan Terminal Tipe C di Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), oleh pemerintah daerah setempat kian dimatangkan.

Rapat internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait mulai dilakukan.

Informasi dihimpun, Kamis (18/5/2023), pertemuan dengan warga yang bakal terdampak pembangunan terminal tersebut juga kembali dilakukan.

Penyerapan aspirasi sebenarnya juga telah sekaligus dilakukan saat sosialisasi studi amdal terkait rencana pembangunan dan pengoperasian terminal itu di Balai Desa Ambungan, pekan lalu.

Baca juga: Ini Daftar Warga Terdampak Pembangunan Terminal di Tala, Kades Harapkan Solusi Terbaik dari Pemda

Hal itu kembali dilakukan saat SKPD terkait melaksanakan rapat pemantapan lahan terminal Ambungan, Rabu kemarin, bertempat di lantai dua kantor Setda Tala.

SKPD yang terlibat yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, Satpol PP, dan Kades Ambungan Kasirin.

Rapat dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Umum Safarin

Pada rapat tersebut warga yang terdampak rencana pembangunan terminal juga diundang.

Dari 12 warga terdampak, hanya sekitar tiga orang yang berhalangan hadir.

Setelah mendengarkan paparan dari Kades Ambungan serta Ketua Badan Permusyawatan Desa Ambungan Samsu Udaya serta aspirasi dari warga terdampak, SKPD terkait kembali melanjutkan rapat.

Sementara itu Kades, ketua BPD, dan warga Ambungan terdampak rencana pembangunan terminal dipersilakan kembali ke kampung untuk melanjutkan aktivitas/pekerjaan masing-masing.

"Intinya kami ingin menyerap aspirasi yang lebih gamblang dari warga yang terdampak," ucap Safarin kepada pers.

Ia mengatakan pihaknya telah mendengar dan mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan warga terdampak.

Termasuk mendengar saran masukan dari Kepala Desa dan ketua BPD Ambungan.

Selanjutnya, pihaknya akan membahas seluruh aspirasi warga tersebut secara komprehensif dengan SKPD terkait guna merumuskan solusi terbaik.

Dikatakannya, berdasar data yang disampaikan oleh warga terdampak dan dikuatkan keterangan ketua BPD, tercatat sebanyak 12 orang warga yang terdampak dengan jumlah bangunan sebayak 13 unit.

Sebagian berupa bangunan tempat usaha seperti warung dan bengkel, sebagian lagi rumah tinggal sekaligus tempat usaha.

Dikatakannya, pada intinya warga yang terdampak berharap adanya kebijakan dari pemda agar mereka tetap dapat memiliki tempat usaha serta tempat tinggal ketika kelak pembangunan terminal mulai berjalan.

(banjarmasinpost.co.id/roy)