Solar Subsidi untuk Nelayan

BEBERAPA waktu lalu, suplai Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk urusan transportasi darat di Kalimantan Selatan sempat gonjang ganjing. Ramai protes warga, sopir angkutan.

Tapi kemudian, sepertinya sudah adem ayem. Tidak ada lagi gejolak keluhan kekurangan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan, solusi yang telah diterapkan memang jitu.

Berbeda dengan yang di perairan, terkhusus nelayan yang harus mendapatkan solar subsidi. Paling ramai sejak Maret 2023 sampai awal Agustus 2023 pada nelayan di Desa Kualatambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalsel.

Kuota yang disediakan PT Pertamina sebanyak 65 ribu liter per bulan. Sedangkan data per Juli 2023 hanya 32.350 liter yang diterima ke nelayan setempat.

Baca juga: Tajuk - Tertibkan Dulu di Depan Mata

Baca juga: Tajuk: Kejar Target Vaksin

Belum ada kejelasan mengenai yang separuhnya. Jelas saja berdampak pada nelayan, yakni kekurangan BBM. Pada akhirnya, nelayan tak melaut.

Seorang nelayan perlu 60-70 liter solar subsidi untuk sekali melaut. Namun jatah solar subsidi yang didapat hanya 180 liter.

Dengan demikian, hanya 2 kali mencari ikan. Setelah itu, kapal diparkir. Mereka tak sanggup beli solar nonsubsidi Rp 12 ribu per liter atau hampir dua kali lipat dari yang subsidi. Seumpama harus beli, pasti tekor.

Tidak sebanding dengan perolehan sekali melaut. Tidak cuma di Kabupaten Tanahlaut, tapi juga dialami nelayan di daerah tetangganya. Sayangnya belum ada kejelasan dan juga solusi mengenai separuh angka jatah solar subsudi yang lenyap itu.

Berkali-kali pembahasan antara Dinas Perikanan dan nelayan serta DPRD. Belum lagi koordinasi bolak-balik dengan Pertamina.

Hasilnya, persoalan mengenai jatah solarsubsidi untuk nelayan tetap terjadi. Skema penyaluran selama ini adalah dari Pertamina ke pihak penyalur dan baru kemudian ke nelayan.

Sebenarnya simpel saja. Tapi ini bukan skema mati atau harus dipertahankan mati-matian. Bila perlu skema baru, bikin saja. Bila harus lebih rumit, tapi solar subsidi lebih tepat sasaran ke nelayan, terapkan saja.

Misal, nelayan ramai-ramai terlibat dalam suplai mulai awal sampai ke perahunya. Mungkin memang rumit.

Misalkan demikian. Terpenting, sasaran solar subsidi sampai ke nelayan. Betul-betul nelayan yang dapat. Bukan oknum yang mungkin saja menikmati tiap tetes solar subsidi. Ketika ada muncul protes atas kerumitan skema baru, telisik saja apakah nelayan asli atau kw.

Baca juga: Jembatan Dekat Masjid Sultan Suriansyah akan Diperbaiki Dinas PUPR Banjarmasin

Setidaknya, dengan solusi apapun yang memang terbaik bagi nelayan, pemerintah dan DPRD harus melakukannya.

Jangan sampai tambah berlarut-larut lagi. Semoga, semua pejabat yang berkepentingan, bekerja keras mengatasi persoalan jatah solar subsudi nelayan di semua daerah di Kalsel. Kerja keras tidak mengkhianati hasil, kata-kata yang sering diucapkan juga oleh pejabat, mudah-mudahan diterapkan. (*)