Breaking News:

Kolom

Tajuk: Kejar Target Vaksin

Upaya mencegah penyebaran Covid-19 terus dilakukan pemerintah, termasuk dengan menggencarkan pelaksanaan vaksin. Selain Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Editor: Edi Nugroho
banjarmasinpost.co.id/noor masrida
ilustrasi: Antrean warga untuk di screening pada kegiatan vaksinasi di Polsek Banjarmasin Barat, Senin (5/7/2021) 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, Upaya mencegah penyebaran Covid-19 terus dilakukan pemerintah, termasuk dengan menggencarkan pelaksanaan vaksin. Selain Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan 1 juta vaksin per hari, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun sudah meyakini jika jumlah vaksin bisa mencapai sekitar 70 persen populasi bisa mencapai herd immunity.

Menurutnya dari keseluruhan kebutuhan vaksin 363 juta dikalikan 70 persen membutuhkan 254 juta dosis. Angka tersebut dapat tercapai untuk bulan Oktober mendatang.
Kini tak hanya rumah sakit dan puskesmas, Polsek, polres, kodim dan Lanal di Kalimantan

Selatan pun ikut dilibatkan untuk melakukan ‘serbuan’ vaksinasi guna mencapai herd immunity.
Satu hal yang patut disebut sebagai kabar baik, bahwa warga antusias untuk mengikuti vaksinasi.

Mereka yang sebelumnya ragu, bahkan menolak dengan berbagai alasan, akhirnya bersedia ikut dan bahkan berbondong-bondong mendatangi lokasi vaksinasi.

Baca juga: Tajuk - Tetap Waspada

Baca juga: Tajuk - Upah Perlu Dibicarakan

Baca juga: Tajuk - Sekolah Tergantung Zona

Baca juga: Tajuk - Ingat Tujuan Awal

Nah, permasalahan kemudian yaitu jangan sampai antusiasme mereka ini tidak diantisipasi.

Selain ketersediaan vaksin, tenaga vaksinator, dan yang tak kalah penting tetap terjaganya protokol kesehatan (prokes) saat dilangsungkan vaksinasi.

Tak elok, bila di saat mengejar target vaksinasi justru menciptakan kerumunan, yang lagi-lagi malah berisiko terhadap penularan covid-19. Pelibatan TNI/Polri paling tidak sudah bisa menyebar titik-titik vaksinasi, dan tak tepusat di satu lokasi saja.

Masih terkait pelaksanaan, yang mesti dijaga yaitu konsistensi. Pelaksanaan harus terjamin dengan jadwal yang tetap dan informasi yang memadai. Jangan sampai hanya satu dua hari, atau paling lama seminggu pascadiumumkan Presiden, setelah itu diubah lagi mekanisme. Karena konsekwensinya nanti pada tingkat kepercayaan masyarakat.

Di tengah gempuran hoaks mengenai vaksin yang terus menjejali media sosial (medsos), kepercayaan masyarakat harus dijaga oleh pemerintah. Hoaks dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat menghabiskan energi dan menghabiskan waktu untuk mengejar target membebaskan diri dari Covid-19.

Kita bersyukur bahwa PPKM Darurat tak diberlakukan ketat di Kalsel, maka inilah saatnya mengejar target vaksinasi sebagai ikhtiar, untuk menjaga diri kita, keluarga dan lingkungan, dari corona.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved