Dorong Anggaran Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinaikkan, Ini Alasan DPRD Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Firman Yusi, mendorong peningkatan program Pemberdayaan dan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak.

Firman Yusi mengungkap, menurut data menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalsel terus mengalami kenaikan setiap tahun.

Politisi PKS itu turut menyinggung kasus kekerasan antarpelajar di Banjarmasin yang sempat viral beberapa waktu lalu.

Berkaca dari kasus itu, Firman Yusi menilai perlu program yang terarah untuk mencegah kekerasan kepada anak, baik psikis dan fisik.

“Termasuk juga perlindungan kepada perempuan, sebab anak dan perempuan adalah kelompok rentan sebagai korban kekerasan,” ujar Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalsel ini.

Firman Yusi menambahkan, perempuan juga memerlukan dukungan pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasinya dalam pendapatan keluarga.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kontribusi perempuan di Kalsel terhadap pendapatan keluarga masih di bawah rata-rata nasional.

Sehingga, kata dia, Pemda di Kalsel harus memberi dukungan bagi kewirausahaan perempuan, khususnya dari rumah tangga miskin.

Terlebih, menurutnya, alokasi anggaran untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kalsel masih relatif kecil.

“Kita ingin di APBD Perubahan 2023 dan APBD 2024, alokasi untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini ditingkatkan lagi. Apalagi ada tambahan beban di mana urusan Keluarga Berencana juga sekarang dipegang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” pungkasnya. (AOL)