Dua Mimpi Nirwan

Mujiburrahman Rektor UIN Antasari Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nirwan Ahmad Arsuka (1967-2023), penulis dan penggerak literasi, telah berpulang pada 6 Agustus 2023 lalu dalam usia yang relatif muda. Salah satu yang mengesankan adalah, dia meninggalkan dua tulisan terakhir yang diterbitkan oleh dua media bergengsi di Indonesia.

Tulisan pertama terbit di Kompas sebelum dia wafat, 1 Agustus 2023 berjudul “Hilirisasi Budaya, Gelombang Nusa”. Tulisan kedua berjudul “Proklamasi Kedua” yang terbit di majalah Tempo, 7-13 Agustus 2023. Dua tulisan ini mengandung mimpi-mimpinya bagi masa depan Indonesia.

Menjelang Peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 RI, 17 Agustus 2023, apa yang ditulis oleh Nirwan tersebut mungkin tepat untuk kita renungkan. Pada artikel pertama, dia berpendapat bahwa hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah terkait pengelolaan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, harus pula diarahkan menjadi strategi kebudayaan.

Menurutnya, kekayaan alam kita sebanding dengan kekayaan budaya kita, yang layak dihilirkan, diekspor ke luar negeri. Dia mencontohkan Korea Selatan yang telah berhasil memengaruhi budaya pop dunia.

Tulisan kedua di Tempo, membahas soal IKN Nusantara. Di sini, Nirwan tidak hanya mendukung pembangunan IKN, tetapi juga menganggapnya sebagai ‘Proklamasi Kedua’.

Ia menyandingkan megaproyek IKN dengan megaproyek Apollo oleh Presiden John F. Kennedy, yang menegaskan bahwa terbang ke bulan adalah suatu tantangan besar, yang harus dijawab dengan biaya dan energi yang besar. Namun, keberhasilan Apollo memberikan rasa kebanggaan, optimisme dan persatuan bangsa Amerika. IKN juga diharapkan demikian. Ia akan menjadi gelora optimisme dan persatuan Indonesia.

Adapun perihal hilirisasi budaya sebagai strategi kebudayaan, jika kita memang ingin mencapainya, maka kita harus memibangun karakter bangsa yang kuat. Mari kita perhatikan perilaku kita. Berbagai peraturan dan hukum telah ditetapkan agar kita menjadi masyarakat yang lebih tertib dan produktif. Namun, setiap kali ada peraturan, setiap kali pula muncul kiat-kiat dan ‘kreativitas’ untuk mengakalinya.

Begitu pula, sebagian dari kita masih sulit keluar dari budaya feodalisme dan nepotisme. Kita masih belum sepenuhnya mampu menghargai orang berdasarkan kompetensinya.

Berikut pengalaman saya. Suatu hari, saya memindah seorang tenaga honorer menjadi asisten saya. Tak lama kemudian, banyak orang bertanya-tanya kepadanya, apakah dia keluarga saya atau isteri saya. Mereka tidak percaya kalau saya mengangkat seseorang semata karena kompetensinya.

Ada lagi seorang senior yang marah karena anaknya tidak diterima sebagai honorer. Padahal, dia merasa telah banyak berjasa. Saya katakan padanya bahwa persoalannya bukan berjasa atau tidak, tetapi keahlian anaknya itu diperlukan atau tidak, dan apakah lembaga mampu membayarnya.

Kebiasaan mengandalkan orangtua, jaringan keluarga bahkan organisasi belaka tanpa menghiraukan kompetensi adalah wujud dari kelemahan budaya, terutama jika berhadapan dengan masyarakat modern yang mengandalkan kreativitas, inovasi dan kemandirian.

Kelemahan ini akhirnya menimbulkan karakter turunan berupa malas, suka jalan pintas dan kurang bertanggungjawab. Akibatnya, orang suka minta ‘dibijaksanai’, dan pemimpin yang tegas dianggap tidak manusiawi. Selain itu, muncul budaya main kuasa. Peraturan bisa diterabas dengan mengandalkan kuasa.

Begitu pula dengan IKN. Pada saat diskusi di Bappenas bersama 20 rektor se-Indonesia tentang RPJP 2025-2045 pada 7 Juni 2023 lalu, saya antara lain mengatakan bahwa IKN jangan sampai menjadi Jakarta atau Batavia baru. Y.B. Mangunwijaya pernah mengatakan bahwa sentralisasi politik, ekonomi dan budaya ala Jakarta sesungguhnya sama dengan Batavia era Belanda. Karena itu, IKN tidak boleh melakukan kesalahan serupa. Alih-alih menjadi pusat yang rakus, mengambil segalanya, IKN seharusnya menjadi pusat distribusi kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

IKN yang megah dan canggih tentulah akan menjadi kebanggaan. Namun, apalah artinya gedung-gedung megah dan peralatan teknologi yang canggih jika jurang ketimpangan masih menganga? Masalahnya, kita kini berada dalam kungkungan sistem politik elektoral berbiaya tinggi. Jika menjadi anggota legislatif, kepala daerah hingga presiden perlu banyak modal, maka tentulah para pemilik modal besar yang akan turut berkuasa di balik layar. Jika si kaya dan si penguasa sama-sama serakah, sulit sekali kita membayangkan akan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.