Sekda Kota Banjarbaru Said Abdullah Temukan Puluhan Kendaraan Dinas Belum Dibayar Pajaknya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Puluhan kendaraan dinas ASN yang ada pada lima SKPD di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), ternyata pajaknya belum dibayar.

Lima SKPD tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kemudian Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar), Dinas Pekerjaan Umum dan Penatapan Ruang (PUPR).

Baca juga: Sempat Pingsan Akibat Kejatuhan Plafon Runtuh, Begini Hasil Rontgen Dua Pelajar SMPN 3 Batibati

Baca juga: BREAKING NEWS : Plafon Kelas di SMPN 3 Batibati Kalsel Runtuh, Dua Pelajar Pingsan Tertimpa Material

Selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Hal itu terungkap saat dilakukan operasi pengamanan barang milik daerah melalui sidak yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru H Said Abdullah, Senin (28/8/2023).

"Saya sudah minta agar kendaraan dinas yang pajaknya belum dibayarkan, agar segera diselesaikan," tegasnya saat melakukan pemeriksaan kendaraan dinas.

Baca juga: Satu Pemicu Iwan Fals Batal Isi Pesta Resepsi Anak Crazy Rich Kalsel Haji Ciut, Diganti Armada

Baca juga: Gerebek Pria Kalteng di Jalan Sutoyo Banjarmasin, Polisi Sita 0,5 Gram Sabu dan Ribuan Butir Ineks

Pada sidak tersebut, dia juga menemukan beberapa kendaraan dinas yang tidak berfungsi dan kurang pemeliharaan.

Dirinya juga meminta kepada SKPD bersangkutan untuk segera menyerahkan kepada bagian pengelola aset Pemko Banjarbaru.

"Dari pada tercatat di aset, tapi tidak bisa dioperasikan. Kalau memang sudah tidak terpakai, maka cepat saja dikembalikan ke aset untuk dilelang," tandasnya.

Baca juga: Diamankan Warga Usai Membakar Rumah, Pemuda Banjarmasin Akui Bakar Baju di Jemuran

Baca juga: Satu Rumah di Balangan Ludes Terbakar, Asap Hitam Terlihat Membumbung

Permintaan serupa juga diungkapkan Said Abdullah kepada SKPD, yang saat ini sedang mengelola aset hibah dari kementrian.

"Administrasinya segera diselesaikan bagi yang belum agar sepenuhnya tercatat sebagai aset Pemko dan bisa dipelihara," ucapnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)