Hari Pertama, REI Kalsel Expo 2023 Padat Pengunjung di Duta Mall Banjarrmasin

"Saya berharap dengan support yang diberikan oleh DPD REI Kalsel bisa lebih mendorong realisasi pembiayaan perumahan BP Tapera," kata Ariev.

Realisasi penyaluran saat ini sebanyak 160.584, dengan sisa kuota 68.416. Diharapkan pada November ini dapat terserap semua, mengingat tahun depan kuota FLPP diberikan sebanyak 166.000. 

Ditambahkan Royzani Sjachril, Wakil Ketua umum Bidang Pembiayaan Syariah DPP REI, pihaknya adalah asosiasi pelaku usaha properti  yang lengkap.

"Tidak hanya mengadakan REI Expo, tapi juga punya badan pendidikan dan pelatihan anggota, punya badan sertifikasi," bebernya.

Sebagai garda depan membangun rumah rakyat, REI adalah asosiasi properti nomor satu yang punya sinergitas pusat dan daerah untuk tercapainya pencapaian pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Dari pihak pemerintah daerah, yakni Assisten II Pemprov Kalsel, Suparmi, menegaskan, pameran ini sangat membangkitkan perekonomian Banua.

"Rumah adalah kebutuhan. Maka sesuai keinginan gubernur, berikanlah rumah layak huni dengan harga terjangkau, apalagi sekarang pembiayaan kepemilikanyansudah tercover Bank Kalsel dan Tapera," tukasnya.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo, mengungkapkan, bersama BP Tapera telah membangun sistem informasi layanan terpadu berbasis digital yang dapat dimanfaatkan pengembangan dan masyarakat.

"Pemanfaatan sistem dan aplikasi tersebut tidak terpisahkan dari upaya aktif Pemerintah dalam meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pembiayaan perumahan
selama ini," paparnya.

Pihaknya juga menginformasikan beberapa hal, antara lain operasionalisasi dan perluasan skema KPR FLPP dan KPR Tapera, yang dikelola oleh Badan Pengelola Tapera.

Baca juga: Bank Kalsel Melalui UPZ Salurkan Bantuan ke warga Korban Kebakaran di Gang Syukuri dan Suka Damai

Baca juga: Lakukan Komunikasi Efektif, BRI Raih Penghargaan ‘Best Government Public Relations in Indonesia’

"Pertama, DJPI saat ini sedang menyusun housing queue perumahan, dimana kami sangat membutuhkan keterlibatan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan dalam hal validasi dan
konfirmasi data-data masyarakat yang belum memiliki rumah," jelasnya.

Kedua, untuk mendukung pengurangan emisi karbon, meningkatkan kualitas hidup penghuninya dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat dan nyaman melalui desain rumah yang efisien dalam penggunaan energi.

"Kami mendorong para anggota REI Kalimantan Selatan untuk mulai menginisiasi penerapan rumah berbasis bangunan hijau," terangnya.

Hal di atas sebagaimana telah diatur dalam Permen PUPR Nomor 21 tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau, dan SE Dirjen Cipta Karya Nomor 3 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau Untuk Klas Bangunan 1a.

Ketiga, ada peluang bagi perusahaan pemberi kerja yang berlokasi di daerah tertentu untuk memberikan natura dan/l atau kenikmatan kepada pegawainya dalam bentuk fasilitas perumahan, sebagaimana yang diatur dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023, yakni dapat dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan.

(Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)